BALIEXPRESS.ID – Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali kembali melaksanakan aksi damai ke DPRD Provinsi Bali pada Selasa (25/2).
Sekitar ribuan driver tersebut pun langsung diterima di wantilan DPRD Provinsi Bali oleh beberapa pejabat Pemprov Bali dan dari anggota DPRD Provinsi Bali.
Kegiatan serupa sebelumnya sudah dilakukan pada bulan Januari 2025 kemarin. Namun dalam kesempatan ini, masyarakat khususnya Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali ini kembali menggelar aksi yang sama.
Hal ini menandakan agar pemerintah maupun anggota dewan menjadikan aspirasi yang disampaikan lebih diperhatikan dan ditindaklanjuti segera.
Koordinator Forum, Made Darmayasa, menegaskan supaya aspirasinya ditangani secara serius demi kelangsungan pariwisata Bali. Tentu dalam aspirasi yang disampaikan terdapat beberapa poin.
“Kepada anggota DPRD Provinsi Bali agar menindaklanjuti tuntutan kami, satu agar membatasi taksi online, dua menertibkan dan menata ulang keberadaan vendor, tiga membuat standarisasi tarif, keempat membuat standarisasi driver yang ber ktp luar, kelima agar kendaraan yang beroperasi di Bali agar berplat Bali, dan keenam membuat standarisasi driver yang berasal dari luar Bali,” tegasnya.
Dalam diskusi yang alot tersebut, ribuan anggota forum diajak berdiskusi dengan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Bali dan OPD terkait, didampingi Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Bali.
Pihak OPD maupun dewan meyakinkan kepada ribuan anggota forum untuk menindaklanjuti dan mengkaji apa yang menjadi aspirasi mereka di dalam sidang yang akan digelar.
Sementara anggota DPRD Bali yang duduk di Komisi III, I Made Rai Warsa menjelaskan kegiatan dari forum driver ini yang kedua kalinya.
"Pertama waktu pak gubernur masih Pj, sedangkan saat ini sudah dilantik, sehingga mereka menggelar kegiatan yang sama untuk meyakinkan. Tadi kami sambut baik, terlebih untuk kepentingan bersama, pariwisata Bali," papar Rai Warsa.
Ditambahkannya bahwa semua leading sektor pasti akan menindaklanjuti tuntutan dari anggota forum, dan telah dilakukan penandatangan kesepakatan bersama.
"Pansus dalam waktu dekat ini pasti dibentuk, dan awal Maret akan dilakukan rapat paripurna," tegas dewan asli Payangan, Gianyar ini.
Sedangkan Ketua DPRD Bali Dewa “Jack” Mahayadnya tegas mengatakan tuntutan ini nantinya dapat di Perdakan. “Saya nanti tanda tangan, ini dapat diperdakan,” tegas politisi PDIP asal Buleleng ini. *
Editor : Putu Agus Adegrantika