Kondisi ini diungkapkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Tabanan I Ketut Arsana Yasa, Rabu (6/4). Menurutnya, sejak pagi kemarin, dia menerima keluhan dari beberapa orang anggotanya.
“Dari pagi ada tiga orang yang menelepon. Mereka di wilayah Selemadeg. Mereka tidak bisa melaut karena tidak bisa beli Pertalite,” kata Arsana Yasa yang juga anggota Komisi I DPRD Tabanan ini.
Menurut keterangan yang dia peroleh, mereka tidak diizinkan membeli Pertalite karena terbentur aturan. Salah satunya ketentuan yang mewajibkan mereka harus mengantongi surat keterangan dari kepala desa atau perbekel.
"Mulai 1 April lalu sempat diberitahukan seperti itu. Tidak diizinkan. Kemudian setelah itu boleh diizinkan pakai kartu nelayan. Sekarang (kemarin) tidak diizinkan lagi,” jelasnya.
Terkait kondisi ini, dia mengaku akan meminta petunjuk pimpinan DPRD serta Bupati Tabanan. Dia berharap ada solusi terkait prosedur untuk memperoleh bensin bagi para nelayan dan petani.
“Bukan hanya nelayan. Petani juga yang pakai mesin disel tidak bisa. Kami berharap ada solusi untuk kondisi seperti ini,” tegasnya.
Situasi ini juga tidak luput dari perhatian pihak Kepolisian. Bahkan pihak Polsek Selemadeg sampai turun tangan untuk menengahi persoalan ini.
Informasi yang diperoleh, seorang nelayan anggota Kelompok Balian Segara atas nama I Gusti Putu Yadnya hendak membeli Pertalite sebanyak Rp 100 ribu dengan menggunakan jerigen plastik.
Saat membeli dia menunjukkan kartu nelayan. Namun pihak SPBU tidak mengizinkannya. Karena pihak SPBU mengaku mendapatkan instruksi dari Pertamina Pusat bahwa pembelian harus disertai dengan Surat Rekomendasi dari Kepala Desa atau Perbekel. Surat itu diperlukan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar sebagai nelayan.
Karena hanya bermodalkan kartu nelayan dan tidak membawa surat rekomendasi, akhirnya terjadi perang argumentasi. Pihak kepolisian yang turun ke lapangan menengahi.
Hasilnya, pihak SPBU juga diminta untuk menyosialisasikan ketentuan dari Pertamina tersebut kepada konsumen terkait penjualan yang menggunan jerigen. Terutama untuk nelayan dan petani.
Di sisi lain, pihak nelayan maupun petani juga diminta untuk memahami ketentuan itu. Salah satunya dengan melengkapi surat keterangan dari pihak perbekel. Editor : I Putu Suyatra