Dengan terdaftarnya UMKM pada HKI, secara tidak langsung akan menguatkan brand dari pelaku UMKM itu sendiri, termasuk meningkatkan harga produksinya. Sehingga oknum-oknum tertentu tidak mudah mengakuisisi karya UMKM.
“Ini perlu pengenalan lebih jauh, karena tidak semua UMKM mengenal HKI. Ini yang akan kami dorong kepada pelaku UMKM untuk senantiasa kami berikan pemahaman, pendampingan dan sosialisasi agar hak cipta dan merek tidak diklaim pihak lain,” terang Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DisdagperinkopUKM) Buleleng, Dewa Made Sudiarta, Sabtu (2/4).
Proses mendapat sertifikasi HKI, UMKM hanya perlu memiliki merek, logo dan desain yang tentunya harus memiliki keunikan dan ciri khas. Jika itu dirasa sudah terpenuhi agar langsung berkoordinasi ke
DisdagperinkopUKM Buleleng untuk nantinya diberikan rekomendasi, yang kemudian akan diarahkan ke masing-masing sentra HKI di Buleleng. Seperti di Balitbang Inovda Buleleng, Undiksha Singaraja dan Brida Provinsi Bali. “Jika merek tersebut tidak memenuhi ketentuan agar segera diperbaiki. Paling lama dua bulan sudah bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Dalam memfasilitasi pelaku UMKM, pihaknya akan senantiasa memberikan pendampingan serta memberikan rekomendasi untuk memudahkan UMKM dalam mengurus HKI. Bahkan Kemenkum HAM dan Brida Bali memberikan fasilitas gratis untuk UMKM dalam memperoleh sertifikasi HKI dari tahun 2022 lalu. Ini sebagai bentuk apresiasi, karena Buleleng dinilai mampu menjadi indikator pendaftaran HKI yang termasuk paling tinggi di Bali.
“Saat ini ada 39 UMKM yang sudah mengantongi HKI. Sedangkan 35 lagi masih dalam pengusulan dan kemungkinan akan bertambah lagi nantinya,” sambungnya.
Editor : I Komang Gede Doktrinaya