Nantinya, pengelolaan tersebut bakal dilakukan Pemkot Denpasar, karena Dermaga Sanur termasuk pelabuhan pengumpan lokal.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, Selasa (25/4) mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, mengingat pemeliharaannya masih berjalan satu tahun. Sriawan mengatakan, saat pembangunan dermaga ini menggunakan tanah aset Pemkot Denpasar yang dihibahkan ke pemerintah pusat, karena pembangunan dengan dana APBN tak boleh menggunakan aset daerah.
"Waktu pembangunan dengan luasan 74 are, diminta menghibahkan. Karena tidak boleh membangun dengan anggaran APBN kalau asetnya daerah," kata Sriawan.
Namun demikian, pihaknya berharap agar aset 74 are tersebut tetap dihargai. Sehingga dengan status pelabuhan pengumpan lokal, nantinya pengelolaannya kembali lagi ke Kota Denpasar. Ia pun mengatakan, saat ini izin operasionalnya masih bersifat sementara dari Dirjen Perhubungan Laut. Dan menurutnya, sesuai regulasi, izin operasional pelabuhan lokal ada di wali kota.
Pihaknya juga meminta janji pembangunan tempat nelayan bisa direalisasikan. Agar jangan sampai pembangunan awal pelabuhan yang melibatkan komitmen banyak stakeholder, malah merugikan salah satu stakeholder.
Editor : I Komang Gede Doktrinaya