BALIEXPRESS.ID - Kabar kurang sedap menghampiri Jawa Barat, provinsi yang selama ini dikenal sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia. Gubernur Dedi Mulyadi baru-baru ini mengungkapkan fakta yang cukup mengkhawatirkan: gelombang investor kini tengah bergerak meninggalkan Jabar dan memilih negara tetangga, Vietnam, sebagai ladang investasi baru.
Lantas, apa gerangan yang membuat para pemilik modal ini berbalik arah?
"Saya ngotot untuk investasi, pasti kita kan tahu keadaan hari ini ya kan, investor banyak yang lari ke Vietnam," ujar Dedi Mulyadi dengan nada prihatin.
Pernyataan ini jelas mengindikasikan adanya persoalan mendasar yang membuat iklim investasi di Jawa Barat menjadi kurang kondusif.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi membeberkan dugaannya mengenai penyebab utama eksodus investasi ini.
Menurutnya, bukan persoalan besar atau kebijakan yang rumit, melainkan hal-hal yang tampak sepele namun ternyata sangat mengganggu bagi para investor.
"Gangguan Ormas, gangguan LSM, gangguan desa ya," ungkapnya blak-blakan.
Tak hanya itu, Dedi Mulyadi bahkan menunjuk secara spesifik pihak-pihak yang dianggap menjadi sumber "gangguan" tersebut.
"Jujur aja ya, desa ini kan banyak yang oknum Karang Taruna lah, oknum kepala desa lah, semua diganggu," sambungnya.
Pernyataan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin tindakan oknum di tingkat desa dapat memiliki dampak signifikan hingga membuat investor besar memilih hengkang?
Ironisnya, menurut Dedi Mulyadi, pihak-pihak yang melakukan "gangguan" tersebut justru tidak menyadari betapa pentingnya investasi bagi kemajuan daerah mereka sendiri.
"Karena harga tanah naiknya karena investasi, ya investasinya jaga karena kalau enggak ada investasi kan enggak naik juga gitu loh," tuturnya.
Apakah ketidaksadaran ini menjadi faktor utama yang mendorong investor untuk mencari tempat yang lebih aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya?
Gubernur Dedi Mulyadi pun tak segan memberikan pesan menohok terkait persoalan ini.
Ia meminta agar semua pihak tidak bersikap serakah, terutama dalam hal transaksi tanah terkait investasi.
Ia mencontohkan bagaimana praktik "percaloan tanah" yang dilakukan oknum kepala desa justru bisa berujung pada masalah.
Misalnya tanah, sambung Dedi Mulyadi, kalau sudah ngambil harga jangan ketinggian karena pengalamannya banyak para kepala desa yang terlibat dalam percalonan tanah kaya mendadak.
Bahkan, Dedi Mulyadi menggambarkan dampak negatif "kekayaan mendadak" yang tidak diiringi dengan pengelolaan yang baik.
"Kan kepala desa nih, saya banyaklah teman-teman saya kepala desa, tiba-tiba kan banyak duit, kaya nih beli mobil Alphard, Rubicon, mobil truk elf, bus, sembilan kan tambah istri ya kan, bangun rumah," paparnya.
Namun, ironisnya, kekayaan tersebut seringkali tidak bertahan lama.
"Habis itu, stroke, meninggal hutangnya banyak, yang pengetahuan saya begitu," ucap Dedi Mulyadi.
Dengan nada tegas, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya "latihan" dalam mengelola kekayaan.
Baca Juga: Lansia Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan pada Pagi Hari, Polisi Dalami Jejak Terakhir
"Jadi orang kaya itu harus latihan dulu. Bagaimana cara pegang duit, kalau pegang, jangan pamer, sembunyiin," tuturnya.
Ia menyayangkan mentalitas sebagian orang yang cenderung memamerkan kekayaan baru mereka.
"Dulu kalau di kita kan enggak tahan begitu punya duit, pengen segala dilihatin," ungkap Dedi Mulyadi.
Pengalaman pribadinya pun turut diceritakan, di mana ia memiliki teman yang mendadak kaya namun akhirnya justru mengalami kesulitan finansial hingga harus meminta bantuan uang kecil.
Nah, Dedi Mulyadi juga menceritakan pengalamannya, punya teman memiliki banyak duit mendadak kelihatan repot yang akhirnya sekarang sengsara. Bahkan, kata Dedi Mulyadi, uang Rp500 ribu saja minta kepada dirinya.
Fenomena kaburnya investor dari Jawa Barat ke Vietnam ini jelas menjadi alarm bahaya bagi perekonomian daerah.
Baca Juga: Kuasa Hukum Ungkap Awal Pertemuan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, Singgung Bantuan Biaya Anak
Pertanyaan besar pun muncul: mampukah Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengatasi "gangguan-gangguan kecil" yang ternyata berdampak besar ini, ataukah Jabar akan terus kehilangan potensi investasi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Jawa Barat ke depan. ***
Editor : I Putu Suyatra