BALIEXPRESS.ID – Pemerintah memperkuat strategi mitigasi dampak ekonomi nasional di tengah konflik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan geopolitik tersebut memicu volatilitas pasar energi dan keuangan dunia, sehingga pemerintah bergerak cepat menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia.
Langkah antisipatif dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Pemerintah juga meningkatkan pemantauan jalur distribusi energi strategis seperti Selat Hormuz untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan global yang dapat berdampak pada harga energi dan inflasi domestik.
Strategi komprehensif yang ditempuh meliputi penguatan cadangan energi nasional, pengendalian inflasi secara terukur, serta pengamanan fiskal melalui optimalisasi APBN. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperlancar distribusi barang, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan eksternal.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi, menilai respons cepat pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menurutnya, kebijakan yang responsif dan terkoordinasi sangat penting agar pelaku usaha tetap memiliki ruang ekspansi dan keyakinan dalam menjalankan aktivitas bisnis.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam memperkuat kebijakan makroprudensial dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Manajemen risiko nilai tukar, penguatan struktur permodalan, serta penjagaan likuiditas perusahaan menjadi langkah strategis untuk memperkokoh ketahanan sektor riil.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya sentimen risk-off global. Optimalisasi instrumen intervensi seperti transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dilakukan untuk meredam volatilitas berlebihan serta menjaga kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hasanuddin Wahid, menegaskan pentingnya disiplin fiskal dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan transformasi ekonomi jangka panjang. APBN, menurutnya, harus menjadi instrumen perlindungan sekaligus motor perubahan struktural ekonomi nasional.
Dengan sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang solid, pemerintah menunjukkan kesiapan menghadapi dampak konflik global secara adaptif dan terukur. Respons cepat dan berbasis fundamental ini diharapkan mampu menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berkelanjutan dan kompetitif di tengah ketidakpastian global.
Editor : I Putu Suyatra