BALIEXPRESS.ID – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen guna meringankan beban petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan ekonomi global.
Kebijakan penurunan harga pupuk subsidi tersebut dinilai menjadi langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi potensi krisis pangan dan ketidakpastian global yang terus meningkat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo yang sejak awal telah memperkirakan adanya gejolak global.
“Sejak awal Presiden Prabowo telah memprediksi bahwa dunia akan memasuki fase yang penuh ketidakpastian,” ujarnya.
Menurut Amran, pemerintah tidak ingin menunggu krisis datang sebelum mengambil tindakan. Karena itu, berbagai langkah antisipatif mulai disiapkan sejak dini, termasuk melalui kebijakan pupuk subsidi.
“Arahan beliau jelas, kami diminta tidak menunggu krisis datang, tetapi lebih dulu menyiapkan langkah antisipatif melalui kebijakan,” tambahnya.
Kebijakan penurunan harga pupuk subsidi diketahui mulai diterapkan sejak 2025 dengan total alokasi mencapai 9,8 juta ton senilai Rp46,87 triliun. Langkah ini dinilai penting karena kondisi global saat ini tengah mengalami tekanan akibat konflik geopolitik internasional.
Ketegangan antara Israel dan Iran yang turut melibatkan Amerika Serikat sejak akhir Februari lalu berdampak pada jalur perdagangan strategis dunia, termasuk Selat Hormuz. Situasi tersebut ikut memengaruhi distribusi komoditas penting, termasuk pupuk.
Selain itu, keputusan China menghentikan ekspor pupuk nitrogen turut memicu kenaikan harga pupuk dunia. Berdasarkan data Trading Economics, harga urea global naik hingga 40 persen dan kini berada di kisaran 585 dolar AS per ton. Bahkan, harga sempat menyentuh 720 dolar AS per ton pada pertengahan April 2026.
Pemerintah Indonesia pun berupaya memastikan ketersediaan pupuk subsidi tetap aman bagi petani agar produksi pertanian nasional tidak terganggu.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menilai kebijakan pupuk subsidi masih menjadi instrumen penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
“Langkah pemerintah dalam tetap menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani merupakan kebijakan yang tepat untuk mencapai swasembada pangan,” katanya.
Ia menjelaskan penyaluran pupuk subsidi dilakukan melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), mulai dari pengajuan petani, proses verifikasi pemerintah, hingga distribusi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).
Pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola distribusi pupuk dengan menghapus 145 regulasi melalui Instruksi Presiden untuk mempercepat penyaluran dan memangkas birokrasi.
Direktur Operasi Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo, mengatakan pihaknya terus meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pupuk nasional.
“Kami saat ini menjalankan pabrik dengan kapasitas maksimal dan tengah menyiapkan langkah ekspansi untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi ke depan,” ujarnya.
Ia memastikan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebesar 20 persen tetap diberlakukan meski kondisi ekonomi global masih tidak menentu.
Hingga 29 April 2026, distribusi pupuk subsidi tercatat mencapai 3,15 juta ton atau meningkat 38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Melalui kebijakan penurunan harga pupuk subsidi ini, pemerintah berharap sektor pertanian nasional tetap stabil, produktivitas petani meningkat, dan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat di tengah dinamika global.
Editor : I Putu Suyatra