BALIEXPRESS.ID – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak utama ekonomi desa. Selain menjadi jalur penyaluran bantuan sosial dan barang bersubsidi, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai mitra strategis perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema channeling untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di pedesaan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan KDKMP akan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang mengintegrasikan berbagai program pemerintah. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan, layanan keuangan, hingga berbagai program bantuan secara lebih mudah, cepat, dan merata.
"Seluruh program dari pemerintah pusat termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan dan lain-lain nanti akan disalurkan melalui KDKMP. Dan penyaluran skema channeling KUR pun juga akan dilaksanakan di KDKMP," ujar Ferry.
Selain menjadi mitra penyaluran KUR, Koperasi Desa Merah Putih juga akan melayani pembiayaan Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program tersebut menyasar pelaku usaha ultra mikro, terutama perempuan dari keluarga prasejahtera yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan.
Ferry menjelaskan pemerintah juga akan mengembangkan KDKMP sebagai outlet layanan jasa perbankan bagi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan hingga ke pelosok desa sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum penyaluran barang bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Komoditas yang akan didistribusikan meliputi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, hingga beras.
"Dalam waktu dekat dikeluarkan Peraturan Presiden untuk membahas tentang distribusi barang-barang bersubsidi," kata Ferry.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat itu diputuskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi infrastruktur utama pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan distribusi barang bersubsidi agar lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, selain menjalankan fungsi distribusi, Koperasi Desa Merah Putih juga akan berperan sebagai offtaker hasil panen petani.
"Koperasi Desa Merah Putih juga akan berperan menjalankan fungsi distribusi sekaligus pembeli hasil produksi gabah, beras, dan jagung apabila harga komoditas tersebut turun di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Dukungan terhadap penguatan Koperasi Desa Merah Putih juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, keputusan pemerintah menjadikan koperasi sebagai jalur resmi distribusi barang bersubsidi akan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi koperasi di seluruh Indonesia.
"Telah diputuskan di rapat kabinet, bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu," ujar Purbaya.
Ia optimistis kebijakan tersebut akan memperkuat keberlangsungan operasional koperasi.
"Sehingga penghasilan dipastikan akan bersumber dari barang bersubsidi. Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal tidak dikorupsi harusnya sih aman," katanya.
Pemerintah juga memastikan dukungan pembiayaan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih melalui skema pendanaan yang melibatkan Himbara, disertai penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Melalui sinergi tersebut, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang mampu memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), memperlancar penyaluran barang bersubsidi, memperkuat inklusi keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Editor : I Putu Suyatra