BALIEXPRESS.ID – Pemerintah terus memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi kebijakan ekonomi dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
Hasil rapat KSSK menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Pemerintah memastikan koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus diperkuat agar setiap kebijakan berjalan selaras dan saling mendukung.
Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.
"Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang harus dikoordinasikan," ujar Destry.
Menurutnya, setiap anggota KSSK akan mengoptimalkan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan," kata Destry.
BI Fokus Menjaga Stabilitas Rupiah
Bank Indonesia menegaskan bahwa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas utama kebijakan moneter. Untuk itu, BI akan terus melakukan langkah stabilisasi melalui berbagai instrumen di pasar keuangan.
Destry menjelaskan, BI akan terus hadir di pasar melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF). Selain itu, BI juga melanjutkan kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Kami juga akan terus berada di pasar, baik melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Di sisi lain, kebijakan yang bersifat pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial," jelasnya.
Pemerintah Dorong Arus Modal Asing
Selain menjaga stabilitas pasar keuangan, pemerintah bersama Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan daya tarik investasi melalui berbagai kebijakan yang mendukung masuknya modal asing.
Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah pemberian insentif berupa penurunan biaya lindung nilai (hedging), sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juli 2026.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas pasar keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Dengan penguatan koordinasi melalui KSSK, pemerintah optimistis stabilitas moneter, ketahanan sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global. Sinergi antarlembaga juga diharapkan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha, investor, dan masyarakat.
Editor : I Putu Suyatra