BERDASARKAN PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, mulai tanggal 3 Oktober s-d 16 Oktober 2019, Partai Politik (Parpol) yang ingin berkontestasi dalam Pemilu Tahun 2019, harus mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu ke KPU. Pendaftaran Parpol sebagai Peserta Pemilu telah diatur dalam Pasal 176 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Substansi mendasar dari pasal 176 tersebut diantaranya pendaftaran Parpol sebagai calon Peserta Pemilu ke KPU diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jendral atau nama lain pada kepengurusan partai politik, disertai dengan doumen pesyaratan yang lengkap. Dengan demikian, jika Parpol sudah memenuhi syarat pada pasal 176, KPU tidak ada alasan lain, kecuali harus menerima pendaftaran tersebut. Rupanya, KPU dalam mengatur tata cara teknis pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu 2019, mensyaratkan semua Parpol yang akan mendaftar ke KPU harus terlebih dahulu memasukkan data Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sebagaimana di atur dalam pasal 13 ayat (1) PKPU 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakila Rakyat Daerah.
Pengertian Sipol sebagaimana ketentuan PKPU 11 Tahun 2017 adalah seperangkat system dan teknologi informaasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggaraan Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
Karena Sipol tersebut merupakan sebuah aplikasi dengan basis teknologi, mau tidak mau suka tidak suka, dia harus di support oleh jaringan internet yang memadai, agar bisa di operasionalkan. Jika tidak ada supporting jaringan internet, mau sebagus apapun aplikasi yang dibuat, sama juga tidak memiliki makna dan tidak memberi manfaat.
Sejak sebelum pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu dimulai, keberadaan Sipol ini sudah banyak diperdebatkan. Ada kekhawatiran hambatan yang besar, mengingat luasnya wilayah Indonesia yang masih banyak tidak terjangkau oleh jaringan internet. Kalaupun ada jaringan internet, namun pegerakanya sangat lambat, sehingga itu bisa menimbulkan ketidakpuasan bagi partai politik mana kala akan menyerahkan dokumen partai politik ke KPU, terutama KPU Kabupaten/Kota. Sebab, ketika Parpol menyerahkan dokumen ke KUP Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota harus memastikan Parpol tersebut telah memasukkan datanya ke dalam Sipol. Karena data yang ada di Sipol akan dibandingkan dengan data dokumen yang diserahkan Parpol ke KPU Kabupaten/Kota.
Pengawas Pemilu yang diberikan amanah utuk memastikan proses pedaftaran/penyerahan dokumen Parpol calon peserta Pemilu, harus bekerja sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Instrumen pencegahan dan penindakan harus menjadi landasan bagi Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jika memang betul ada Parpol yang belum memasukkan data Parpolnya ke Sipol, kemudian dia mendaftar/menyerahkan dokumen ke KPU, Pengawas Pemilu harus tegas mengingatkan KPU.
Untuk lolos menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019, Parpol harus bekerja keras. Disamping dituntut tertib administrasi, juga harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Era digitalisasi Parpol yang diatur dalam Sipol memang sebuah tuntutan. Tetapi, jika melihat kondisi geografi Indonesia, harus ada opsi lain bagi Parpol agar tidak hanya karena persoalan jaringan internet, menjadikan pesta demokrasi Indonesia sejak awal sudah sedikit gaduh. Semoga!!! (*)
*) Ketua Bawaslu Bali
Editor : I Putu Suyatra