KOMENTAR sejumlah netizen di media sosial membuat saya sedikit tergelitik. Mereka ramai berkomentar terkait ditetapkannya seorang tersangka dalam kasus Pangabenan di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan pada Jumat, 1 Mei 2020 lalu.
“Kami sedang menjalankan tradisi kami. Biar kami yang menanggungnya,” tulis seorang netizen pada kolom komentar sebuah media online yang memberitakan tetang penetapan tersangka dalam pengabenan di Sudaji, di tengah pandemi virus korona itu.
Saya tak membahas masalah hukum dari pengabenan yang disebut-sebut melanggar aturan pemerintah, Maklumat Kapolri, PHDI atau Majelis Desa Adat (MDA) tentang physical distancing akibat mewabahnya virus korona. Atau masalah penetapan tersangka oleh Polres Buleleng. Biarlah itu menjadi ranah pihak yang berwenang ataupun pengamat hukum. Toh itu sudah terjadi.
Namun, yang menarik bagi saya secara pribadi adalah pelaksanaan tradisinya. Kita tahu, sebuah tradisi yang melekat dan mengendap dilaksanakan di tengah masyarakat sudah pasti bisa disebut sebagai “adiksi budaya”. Ketika sudah mentradisi, maka bila tidak dilakukan, tentu berdampak akan menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Tradisi Ngaben adalah salah satu contohnya.
Sebelum pandemi mewabah, Ngaben menjadi yadnya yang lazim digelar masyarakat di Bali. Entah ngaben pribadi, ngaben dadia ataupun ngaben massal yang digelar desa pakraman. Karena telah direncanakan sebelumnya, maka durasinya pun bisa diatur. Mulai dari lima tahun sekali bahkan hingga sepuluh tahun sekali.
Ngaben merupakan sebuah kewajiban bagi pratisentana (keturunan) sebagai bentuk hormat terhadap leluhurnya. Namun, begitu Covid-19 mewabah, kerumunan masyarakat menjadi tak terbendung.
Bahkan muncul sejumlah pertanyaan menggelitik. Apakah mereka (baca: pelaksana upacara) selaku Sang Yajamana kebal virus korona? Kok berani-beraninya berkerumun, lebih dari 25 orang, melanggar aturan pemerintah, begitu seterusnya cemoohan dari masyarakat yang menghakimi.
Kita tahu bersama, jika upacara di Bali tak lepas dari kerifan lokal menyama braya. Saling tulungin (bantu). Saling asah, asih, asuh dalam hal pelaksanaan Panca Yadnya. Baik itu upacara Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Manusa Yadnya, Pitra Yadnya atau Bhuta Yadnya. Selalu ramai melibatkan krama, bisa puluhan, ratusan bahkan ribuan krama untuk bahu-membahu mempersiapkan hingga pelaksanaan upacara. Semua bersatu padu ikut menuntaskan.
Contoh lain saat menjelang Hari Raya Nyepi Caka 1942. Ketika malam Pangerupukan pada 24 Maret 2020 lalu, ribuan ogoh-ogoh di Bali yang sudah dibuat para teruna-teruni terpaksa batal diarak. Ini demi memutus rantai penyebaran virus korona. Mengingat, masyarakat pasti ketog semprong, berkerumun, berjubel untuk menyaksikan pawai ogoh-ogoh setahun sekali. Pro kontra muncul. Di medos gaduh.
Lagi-lagi ada netizen yang menumpahkan kekesalannya tentang kebijakan pemerintah melalui majelis desa adat yang melarang mengarak ogoh-ogoh saat malam Pangerupukan. “Bisa hilang tradisi budaya mengarak ogoh-ogoh gara-gara Corona, rugi cang ngae ogoh-ogoh (rugi saya buat ogoh-ogoh)” tulis netizen lagi di media sosial.
Jika mengacu pada dua kasus kecil tadi, ada kalanya kita harus melihat hubungan timbal balik seperti ini: Manusia memang punya tugas menjaga budaya tradisionalnya. Juga sebaliknya, segala budaya apapun bentuknya harusnya dapat melestarikan manusianya, bukan justru mencelakainya. Apa pesan apa yang bisa ditangkap?
Kebudayaan tidak dapat dipertahankan, tetapi harus dilestarikan. Kebudyaan selalu berubah mengikuti jaman dan perubahan itu tidak dapat dihentikan. Perubahan kebudayaan adalah pertanda perubahan zaman dan intelektualitas manusia.
Pemerintah memiliki kekuasaan dalam pelestarian kebudayaan. Seperti yang dilakukan pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ketika menangani wabah menular. Pemerintah wajib melindungi kesehatan masyarakat dari gempuran virus corona yang menginfeksi siapa saja, tak pandang usia, status sosial ataupun jenis kelamin. Pokoknya tidak pandang bulu. Tentu pemerintah punya tanggung jawab untuk “melestarikan” eksistensi rakyatnya agar tetap hidup dan melangsungkan kehidupan.
Bayangkan saja, kalau tidak sekarang kita menunda Ngaben, menunda mengarak ogoh-ogoh, atau menunda upacara yadnya lain, apakah yakin tahun depan kita masih bisa beryadnya, mengarak ogoh-ogoh jika sekarang seandainya terinfeksi virus korona karena melanggar imbauan pemerintah? Pertanyaan ini tentu sulit dijawab. Apalagi urusan hidup-mati itu di tangan Tuhan.
Namun, manusia memiliki akal untuk menalar. Akal inteletualitas adalah logika logis, manusia hanya menerima hal-hal yang logis, masuk akal alias rasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi ada pada tataran ini. Sehingga masyarakat bisa menalar, ketika virus korona ini bisa ditangani dengan cara-cara rasional berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Singkat cerita, virus korona hingga awal Mei telah menginfeksi 3.645.342 orang di seluruh dunia. Jumlah kematian tercatat 252.393 dan pasien sembuh dinyatakan sebanyak 1.194.971. Jadi, di tengah pademi Covid-19 ini, kita diajak untuk beradaptasi dengan perubahan budaya yang sangat cepat.
Apa buktinya? Lihat saja di tengah pandemi ini, budaya digital kian meningkat. Budaya hidup bersih dan sehat kian menguat. Budaya dan tradisi beragama pun kita telah diatur. Beryadnya tetap dijalankan, namun tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. Seperti menerapkan social distancing, physical distancing, pakai masker hingga wajib gunakan hand sanitizer.
Tak sedikit pula masyarakat di Bali menunda upacara yadnya. Mereka menunda upacara pujawali di pura, ngenteg linggih. Termasuk pawiwahan, metatah, otonan yang sifatnya terencana ditunda. Bahkan, tajen yang digelar secara diam-diam dan kerap menimbulkan kerumunan pun turut ditutup. Semua ini dilakukan demi melanggengkan peradaban manusia.
Jadi, budaya dan tradisi akan tetap lestari, jika manusianya tetap lestari. Artinya, tradisi akan punah, jika manusianya punah. Tradisi dan budaya memang kerap menimbulkan “kecanduan” bagi masyarakat untuk selalu dijalankan. Tapi tak ada salahnya, untuk menepi sejenak, sembari menunggu korona jinak. (*)
*) Penulis adalah Dosen Kajian Budaya, STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Editor : Nyoman Suarna