SEORANG seniman tua yang hidup di sebuah desa kecil di Bali, pada masa pandemi Covid-19 ini, mendapat bantuan uang tunai dan sembako dari pemerintah. Ia senang karena merasa sudah mendapat perhatian. Saya tak tahu apakah bantuan itu disalurkan lewat bantuan desa adat atau pemerintahan dinas. Yang jelas, ketika mendengar cerita itu, saya merasa sungguh miris dan tak enak hati. Sang seniman mendapatkan bantuan bukan karena ia telah menciptakan karya-karya seni yang tak habis-habis menjadi warisan budaya adiluhung dari zaman ke zaman, melainkan karena ia miskin. Ini nungkalik.
Cerita tentang seniman tua yang hidup miskin bukanlah cerita baru. Namun di masa pandemi ini saya tak henti-henti memikirkan cerita-cerita semacam itu. Kepala saya dipenuhi pertanyaan receh, tidak bermutu dan sangat memalukan. Apakah mereka sudah mendapatkan sembako? Ah, sembako? Sungguh memalukan jika mengkaitkan sembako dengan dunia kesenian, terutama mengkaitkan dengan dunia kesenian di masa lalu, sebuah dunia yang penuh pengabdian, ketulusan, dan kerelaaan untuk mengorbankan hidup demi sebuah karya yang diciptakan dengan penuh budi dan daya.
Teman saya, seorang seniman musik, berkata: “Seniman dan karya seni tidak menggantungkan nasibnya dengan cara instant”. Dan saya sangat setuju. Seniman memerlukan jaring pengaman, bukan semata-mata jaring pengaman untuk mengamankan kondisi ekonomi mereka sebagaimana pengertian jaring pengaman sosial selama ini, tetapi lebih banyak mengamankan keberlangsungkan hidup mereka agar bisa terus berkarya dan menjaga marwah serta martabat seni budaya. Itu pun jika seni budaya masih dianggap luhur dan adiluhung.
Dan, untuk urusan ekonomi pun, di masa pandemi ini, saya belum melihat ada jaring pengaman sosial untuk pelaku seni. Pada awal-awal masa pandemi, kosa kata yang memenuhi media massa dan laman-laman media sosial adalah masker, disenfektan, dan handsanitizer. Pada saat itu nyaris seluruh perhatian orang tertuju pada masker. Banyak lembaga mempertontonkan aksi sosial, misalnya bagaimana mereka membagikan masker secara gratis di jalan-jalan.
Setelah dua pekan masa pandemi, orang kemudian sibuk bicara sembako, bantuan langsung tunai alias BLT, dan sejenisnya. Lembaga-lembaga besar kecil, pemerintah atau non pemerintah, politikus atau aktivis sosial, lantas sibuk bagi-bagi sembako. Lalu, yang ramai dibicarakan kemudian adalah soal BLT, dan siapa-siapa yang layak mendapatkan BLT. Kriteria pun diperdebatkan, yang mana layak disebut miskin, yang mana agak kaya, dan mana yang benar-benar miskin. Kriteria lain yang muncul adalah, mana orang yang terdampak pandemi, mana yang tidak terdampak. Dan dari semua kriteria itu, tak satu pun menyangkut soal seniman.
Yang sungguh miris, ternyata BPNT alias Bantuan Pangan Non Tunai yang digelontorkan lewat desa adat, tak ada menyebut-nyebut kata seniman, atau pragina, tukang gamel, tukang igel, atau apa pun namanya. Kriteria yang mendapat bantuan adalah sulinggih, pemangku, karyawan swasta yang kena PHK, petani, buruh, dan sejenisnya. Apakah desa adat tak mengenal kata seniman?
Tapi, tunggu-tunggu dulu. Tampaknya sampai saat ini pun kita belum tahu, makhluk semacam apa yang bisa disebut seniman dalam skala desa adat. Seorang klian desa adat pernah bercerita kepada saya. Suatu kali ia mendapat bantuan dari sebuah lembaga sosial. Bantuan itu khusus diberikan kepada seniman yang ada di desa adat itu. Dan klian desa adat pun bingung. Yang mana layak mendapat bantuan? “Kalau bantuan untuk sulinggih, untuk pemangku, untuk prajuru adat, saya gampang menentukannya? Tapi bantuan untuk seniman, saya susah,” kata sang klian adat.
Saya maklum atas kebingungan klian adat itu. Jika dipikir-pikir, menentukan siapa pemangku, atau siapa prajuru adat di sebuah desa adat jauh lebih gampang daripada menentukan seniman. Saya pernah diberitahu oleh seorang kawan yang paham soal-soal adat, upacara dan agama. Bahwa, sebuah upacara agama di Bali dipuput atau diselesaikan oleh pancaswara, atau lima suara. Yakni, suara genta, mantra, kidung/kakawin, gong, dan suara kulkul.
Genta dan mantra disuarakan oleh sulinggih dan pemangku. Sulinggih atau pemangku di sebuah desa adat dipilih dengan formal, baik sekala maupun niskala. Mereka dilantik dengan sebuah upacara. Setelah dilantik, mereka terdaftar secara resmi menjadi pemangku di desa adat. Yang bertanggungjawab terhadap suara kulkul adalah prajuru adat. Dan prajuru adat juga dipilih secara resmi dan dilantik secara sekala maupun niskala sehingga mereka kemudian terdaftar secara sah menjadi prajuru adat.
Nah, suara kidung/kakawin bisa disebut sebagai karya sastra yang disuarakan oleh sekaa santi. Suara gong dihasilkan oleh seniman gamelan. Sekaa santi dan sekaa gong, meski juga keberadaannya resmi di sebuah desa adat, namun keduanya dianggap sebagai organisasi. Namanya juga organisasi, jika harus ada pelantikan, maka yang dilantik adalah pengurusnya. Tidak pernah ada upacara pelantikan seniman. Dan pengurus sekaa santi, atau pengurus sekaa, gong, kadang bukanlah seniman murni. Yang benar-benar seniman bahkan kadang tak pernah menjadi pengurus apa pun di desa adat. Ia kadang hanya mengabdikan hidupnya untuk menjaga agar seni budaya di desa adat itu tetap hidup. Dan ia tak memiliki jabatan apa pun. Karena tak punya jabatan, maka ia tak kadang tak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan apa pun.
Lalu, apakah semua sekaa gong, sekaa santi, itu layak disebut seniman? Atau apakah ibu-ibu penari rejang yang jumlahnya mandadak bisa sampai 300 orang itu layak disebut seniman? Bukankah pemangku, prajuru adat, dan anak-anak yang masih suci juga kerap menari dalam sebuah upacara adat dan agama? Apakah mereka juga layak disebut seniman?
Ah, marilah kita kembali kepada ungkapan yang telanjur membuat kita bangga, bahwa semua orang Bali adalah seniman. Artinya, jika semua orang Bali adalah seniman, maka, jika ada bantuan untuk seniman, semua orang Bali bisa mendapatkannya. Wah, ini lebih membingungkan lagi. (*)
Editor : I Putu Suyatra