Hoax UU Cipta Kerja Hambat Pemulihan Ekonomi

I Putu Suyatra • Dipublikasikan Sabtu, 28 November 2020 | 15:26 WIB
Hoax UU Cipta Kerja Hambat Pemulihan Ekonomi
Hoax UU Cipta Kerja Hambat Pemulihan Ekonomi


UU Cipta Kerja lahir dengan banyak penolakan dari buruh dan masyarakat sipil. Sayangnya mereka hanya termakan hoax dan tidak benar-benar membaca UU setebal 900-an halaman tersebut. Adanya masyarakat yang masih termakan berita palsu sangat disayangkan karena bisa menghambat penerapan UU Cipta Kerja hingga pemulihan ekonomi nasional.



Hoax adalah berita palsu yang sengaja dibuat, dengan tujuan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Sayangnya sebagian kalangan masyarakat Indonesia masih minim literasi sehingga mudah termakan oleh hoax. Mereka juga malas mengecek kebenaran dari sebuah berita dan memakannya mentah-mentah, dan langsung men-share ke komunitasnya masing-masing.



Fenomena ini membuat hoax tentang UU Cipta Kerja diproduksi oleh oknum nakal, yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja. Ketika UU ini diresmikan, maka ribuan orang berdemo hanya karena termakan berita palsu tersebut. Sayang sekali mereka yang memakan pendidikan tinggi tapi masih terkena efek hoax, entah apa alasannya.



Padahal hoax ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena jika banyak orang yang termakan oleh berita palsu lalu datang ke MK untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja, bisa-bisa terancam dibatalkan pengesahannya. Atau, penerapan UU ini di lapangan akan dipersulit oleh sebagian masyarakat karena mereka sudah kena hoax.



Hoax pertama tentang UU Cipta Kerja adalah perusahaan diperbolehkan mem-PHK pekerjanya kapanpun. Padahal proses PHK masih panjang dan seseorang yang dipecat harus punya alasan khusus. Misalnya telah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran berat lainnya. Jadi setiap perusahaan tidak boleh seenaknya sendiri, karena diawasi oleh Disnaker.



Selain itu, ada pula hoax tentang waktu kerja yang berubah. Jika dulu waktu kerja 40 jam seminggu dan bisa memilih antara hari kerja senin sampai jum’at atau senin sampai sabtu, maka sekarang wajib 6 hari kerja. Buruh mengira jika hari kerja ditambah maka jam kerja ditambah juga, padahal tidak. Durasi kerjanya tetap maksimal 40 jam tiap minggu.



Ini adalah 12 hoaks yang beredar serta faktanya, antara lain:



1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan?
Faktanya: Uang pesangon akan tetap ada.



Hal ini tercantum di dalam BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 Tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.



2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus?
Faktanya: Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada.



BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 Tentang perubahan terhadap pasal 88 C UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, (Ayat 1) Gubernur menetapkan upah minumum sebagai jaring pengaman. (Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.



3. Benarkah upah buruh dihitung per jam?
Faktanya: Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil.



BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88 B UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu, dan/atau satuan hasil.



4. Benarkah semua hak cuti (cuti sakit, cuti pernikahan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi?
Faktanya: Hak cuti tetap ada.



BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 79 UU 1 Tahun 2003 yang berbunyi, (Ayat satu) pengusaha memberi: a. waktu istirahat dan b. cuti. (Ayat 3) cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. (Ayat 5) selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana disebut pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan masyarakat, atau peraturan kerja bersama.



5. Benarkah Outsourching diganti dengan kontrak seumur hidup?
Faktanya: Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya.



BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 Tentang perubahan terhadap pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, hubungan antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tentu.



6. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap?
Faktanya: Status karyawan tetap masih ada.



BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 UU 13 Tahun 2003 yang berbunyi, (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tentu.



7. Apakah perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak?
Faktanya: Perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.



BAB IV: KETENAGAKERJAN – Pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 251 UU 13 tahun 2003 yang berbunyi, (Ayat 1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. (Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebegaimana dimaksud (pada ayat 1) tidak tercapai, penyelesaian hubungan pemutusan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



8. Benarkah jaminan sosial dan jaminan kesejahteraan lainnya hilang?
Faktanya: Jaminan sosial tetap ada.



BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 tahun 2004 yang berbunyi, “jenis program jaminan sosial meliputi (a) jaminan kesehatan, (b) jaminan kecelakaan kerja, (c) jaminan hari tua, (d) jaminan pensiun, (e) jaminan kematian, (f) jaminan kehilangan pekerjaan.



9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian?
Faktanya: Status karyawan tetap masih ada.



BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 Ayat 1 UU 13 tahun 2003 yang berbunyi, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.



10. Benarkah tenaga kerja asing bebas masuk?
Faktanya: Tenaga kerja asing tidak bebas untuk mauk, harus memenuhi syarat dan peraturan.



BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 UU 13 tahun 2003 yang berbunyi, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.



11. Benarkah buruh dilarang protes, ancamannya PHK?
Faktanya: Tidak ada larangan.



12. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti?
Faktanya: Sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah.



 



Jika para pekerja percaya hoax ini maka mereka akan mutung dan malas-malasan kerja. karena mogok kerja sudah tak dapat dilakukan lagi, maka mereka akan sengaja menurunkan produktivitas kerja. Akibatnya, kualitas produk jadi berkurang dan pembelinya juga menurun. Efek domino negatif ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan bahaya karena bisa menghentikan roda ekonomi.



Jika roda ekonomi tak bergerak maka akan sangat gawat, karena takutnya Indonesia akan mengalami krisis ekonomi jilid 2. Keadaan finansial negara akan lesu dan kehidupan akan susah. Hal ini akan menghalangi program pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional. Karena alih-alih membangkitkan finansial negara, pekerja tak sadar bahwa telah menurunkan kekuatan ekonomi.



Oleh karena itu kita wajib memerangi hoax UU Cipta Kerja. Komunitas GESIT (generasi literasi terbit) mengajak masyarakat agar menghentikan peredaran hoax UU tersebut. Caranya dengan meningkatkan kesadaran mereka agar tak menyebarkan hoax UU Cipta Kerja yang sayangnya sudah tersebar di media sosial dan grup WA.



Anggara, koordinator GESIT, menyeru masyarakat agar mendukung penuh UU Cipta Kerja. Juga mengajak mereka untuk terus optimis menatap masa depan. Dalam artian, keadaan ekonomi kita berangsur-angsur akan membaik jika UU Cipta Kerja diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Karena ada perbaikan sistem kerja dan birokrasi pemerintah.



Hoax tentang UU Cipta Kerja perlu dihentikan sekarang juga karena bisa menghambat program pemulihan ekonomi nasional. Jangan percaya jika ada yang meng-share berita di media sosial atau grup WA, namun cek dulu kebenarannya. Jangan sampai Anda ikut berperan dalam menyebarkan kabar bohong tentang UU Cipta Kerja.



 



)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok



 



 



Editor : I Putu Suyatra