Waspadai Disinformasi dan Hoaks Pemilu 2024

I Putu Suyatra • Dipublikasikan Minggu, 10 September 2023 | 22:21 WIB
Cara Mudah Lawan Hoax di Tengah Pandemi Covid-19
Cara Mudah Lawan Hoax di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh: Haikal Fathan Akbar

Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi menjelang Pemilu 2024. Kehadiran konten palsu yang semakin meluas di media sosial, terutama selama periode kampanye, menjadi perhatian serius. Penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak terpengaruh oleh hoaks yang dapat mengarah pada ketidakpuasan terhadap program pemerintah dan Pemilu. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih teliti dalam mengonsumsi informasi dan menghindari konten hoaks.

Hoaks adalah informasi palsu yang disengaja disebarkan untuk tujuan tertentu, sedangkan disinformasi adalah informasi yang salah yang disebarkan di media sosial dengan tujuan menghasut emosi masyarakat. Seringkali hoaks dibuat oleh tim buzzer politik sebagai bagian dari kampanye hitam.

Salah satu contoh disinformasi adalah narasi yang menyebutkan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan dibatalkan dan ditunda hingga tahun 2029. Untuk mendukung narasi ini, gambar mantan presiden, almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan beberapa tokoh nasional digunakan. Namun, klaim ini tidak benar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya membicarakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, bukan Pilpres. Video hoaks juga beredar yang mengklaim hasil Pemilu 2024 sudah ada, sementara kenyataannya Pemilu ini akan diadakan pada Februari 2024.

Masyarakat harus berhati-hati terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial, meskipun kampanye pemilu belum dimulai. Hoaks adalah ancaman serius yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu 2024. Disinformasi dapat mempengaruhi pendapat masyarakat, mengarah pada penolakan terhadap program pemerintah, termasuk Pemilu. Ini bisa meningkatkan angka golput dan mengancam kesuksesan Pemilu.

Selain itu, hoaks dan disinformasi dapat memicu kerusuhan, yang dapat mengganggu proses Pemilu. Disinformasi dapat memprovokasi masyarakat untuk berdemonstrasi menentang Pemilu, yang dapat berujung pada kekacauan dan mengancam nyawa orang lain.

Masyarakat perlu menghindari hoaks dan disinformasi di media sosial. Untuk melawan hoaks, literasi media sosial sangat penting. Gerakan literasi media sosial dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Edukasi mengenai cara membedakan hoaks, disinformasi, dan konten yang sah perlu ditingkatkan. Ketika ada hoaks, masyarakat harus melaporkannya kepada polisi siber untuk tindakan lebih lanjut.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Herwyn J.H. Malonda, memperkirakan puncak penyebaran hoaks di media sosial akan terjadi pada Februari 2024, menjelang tahapan pemungutan suara. Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan melakukan pemantauan media sosial dan menyebarkan informasi dan edukasi pemilu secara massif untuk mengatasi hoaks.

Kerja sama antara pemerintah, KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk melawan disinformasi dan hoaks demi keberhasilan Pemilu 2024. Masyarakat juga diminta untuk tidak mempercayai hoaks dan disinformasi yang beredar di media sosial. Untuk suksesnya Pemilu 2024, masyarakat perlu lebih teliti dalam mengonsumsi berita dan aktif melaporkan hoaks agar tidak semakin tersebar luas.

 

)* Penulis merupakan Kontributor Vimedia Pratama Institute

Editor : I Putu Suyatra
hoax