Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Indonesia semakin menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di seluruh tanah air.

Melalui berbagai program nyata yang berfokus pada perlindungan hak pekerja, pemerintah membuktikan bahwa buruh bukan sekadar motor pembangunan nasional, melainkan pilar utama yang harus dihormati dan diberdayakan.

Kebijakan Konkret untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh

Pemerintah mengambil langkah-langkah tegas untuk memperbaiki taraf hidup para pekerja melalui kebijakan konkret, bukan sekadar retorika. Presiden Prabowo secara konsisten mendorong peningkatan upah minimum dan memperkuat jaminan sosial bagi pekerja.

Dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh di Jakarta, Prabowo menekankan pentingnya peningkatan upah minimum nasional dan perbaikan sistem perlindungan tenaga kerja. Tahun 2025, pemerintah telah menetapkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5%, setelah melalui diskusi intensif dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan berbagai pimpinan serikat buruh.

Perjuangan Melawan Sistem Kerja Kontrak Merugikan

Presiden Prabowo juga mengkritik keras praktik sistem kerja kontrak yang dinilai merugikan buruh. Ia mendorong revisi kebijakan ketenagakerjaan untuk memperkuat kepastian kerja dan mencegah eksploitasi pekerja. Selain itu, penetapan upah minimum sektoral yang kini diserahkan kepada dewan pengupahan daerah dianggap sebagai langkah strategis demi menciptakan keadilan pengupahan di seluruh sektor industri.

Program Kesejahteraan Tambahan untuk Buruh dan Keluarga

Tak hanya fokus pada upah, pemerintah juga meluncurkan program kesejahteraan tambahan berupa bantuan makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil dari keluarga buruh berpenghasilan rendah. Setiap anak atau ibu hamil akan menerima bantuan makanan dengan indeks Rp10.000 per hari, dengan target kenaikan menjadi Rp15.000 jika anggaran memungkinkan. Program ini melengkapi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Perhatian Serius untuk Buruh Sektor Informal

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas perlindungan ke sektor informal, termasuk buruh sawit. Melalui program literasi ketenagakerjaan dan perluasan akses jaminan sosial, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.

Dinas Tenaga Kerja daerah pun didorong memperkuat kemitraan dengan perusahaan, sehingga seluruh pekerja dapat terdaftar dalam sistem jaminan sosial nasional.

Apresiasi dari Serikat Buruh Nasional

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah-langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dalam HUT Ke-52 KSPSI, Jumhur menyoroti keberpihakan nyata pemerintah terhadap buruh melalui:

• Kenaikan UMR sebesar 6,5%

• Peninjauan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja

• Pembatasan impor produk yang bisa diproduksi dalam negeri

Menurut Jumhur, kebijakan ini akan menguatkan daya beli masyarakat, mendorong produksi industri nasional, serta mengurangi angka PHK.

Masa Depan Cerah untuk Ketenagakerjaan Nasional

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh bukan sekadar langkah jangka pendek, melainkan bagian dari visi jangka panjang membangun ekonomi nasional yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serikat buruh, dan sektor industri, tercipta harapan akan masa depan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dengan semua langkah nyata yang telah diambil, tidak diragukan lagi: Pemerintah Indonesia benar-benar hadir untuk buruh, membangun negeri dari fondasi paling kuat—yaitu pekerja Indonesia yang sejahtera. ***

Oleh: Cahyo Widjaya (Peneliti Ekonomi Kerakyatan - Institut Ekonomi Sejahtera)

Editor : I Putu Suyatra