Bali Balinese Internasional Nasional Nusantara Wisata & Travel Sportainment Politik Kolom Kesehatan Hiburan Features Bisnis Advertorial

Pemerintah Genjot Pembangunan Sekolah Rakyat untuk Wujudkan Akses Pendidikan Merata di Seluruh Daerah

I Putu Suyatra • Selasa, 20 Mei 2025 | 13:48 WIB

Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan sektor pendidikan, kali ini melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai pelosok daerah. Langkah ini menjadi solusi nyata untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kawasan terpencil.

Sekolah Rakyat: Jalan Baru Menuju Pendidikan Inklusif dan Berkualitas

Sekolah Rakyat merupakan terobosan strategis yang dirancang sebagai bentuk pendidikan inklusif dan gratis, menyasar anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal. Program ini tidak hanya membangun gedung sekolah, melainkan juga membuka pintu bagi lahirnya generasi masa depan yang unggul, berdaya saing, dan bebas dari jerat kemiskinan struktural.

Dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta fasilitas yang ramah anak, Sekolah Rakyat menjadi jembatan penting bagi anak-anak di pelosok negeri untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus hijrah ke kota atau membebani ekonomi keluarga.

Presiden Prabowo Dorong Akselerasi Sekolah Rakyat Lewat Visi Asta Cita

Dalam kerangka besar Visi Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa Kementerian PU siap menjadi ujung tombak dalam pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat, mulai dari desain ramah anak, bangunan tahan bencana, hingga fasilitas sanitasi yang layak. Ia mendorong pemerintah daerah agar segera menyiapkan proposal dan lahan sebagai bentuk sinergi pusat dan daerah. 

"Percepatan pembangunan tidak bisa berjalan satu arah. Pemerintah daerah harus aktif menyampaikan kebutuhan di wilayah masing-masing," tegas Dody.

Sekolah Rakyat: Instrumen Pemutus Rantai Kemiskinan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa pendidikan merupakan instrumen paling ampuh dalam memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Ia menyebut Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret yang memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa mengakses pendidikan tanpa biaya.

Selama ini, biaya transportasi, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya menjadi hambatan utama bagi anak-anak di daerah terpencil untuk melanjutkan pendidikan. Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi lokal berbasis kebutuhan nyata masyarakat, memberikan akses pendidikan yang dekat dan terjangkau.

Dukungan Kementerian Pendidikan: Kurikulum Adaptif dan Kontekstual

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan kurikulum Sekolah Rakyat yang kontekstual, mengintegrasikan pelajaran umum, pendidikan karakter, kecakapan hidup (life skills), serta kearifan lokal. Langkah ini diambil agar lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan nyata di lingkungan mereka. 

"Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal hak pendidikannya," ungkap Abdul Mu’ti.

Sekolah Rakyat: Pilar Keadilan Sosial dan Penggerak Ekonomi Daerah

Lebih dari sekadar bangunan, Sekolah Rakyat adalah simbol keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Keberadaannya diyakini dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.

Studi menunjukkan bahwa pendidikan yang dekat dengan komunitas lokal lebih efektif dalam meningkatkan keberlanjutan belajar. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas itu sendiri.

Kolaborasi Semua Pihak adalah Kunci

Keberhasilan program ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan perlu bersinergi. Pemerintah daerah harus responsif, masyarakat terlibat dalam pengawasan, dunia usaha memberikan kontribusi melalui skema CSR, dan perguruan tinggi dapat menyumbang melalui program pengabdian masyarakat. ***

Oleh: Andi Mahesa (Penulis adalah mahasiswa Universitas Nasional Jakarta).

Editor : I Putu Suyatra
#Sekolah Rakyat