Papua saat ini berada dalam fase penting menuju percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pemerintah pusat maupun daerah terus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan, memperkuat infrastruktur, serta membuka akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh warga Papua. Dalam konteks inilah, seruan tokoh adat Papua agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga kedamaian menjadi kunci strategis. Tanpa stabilitas, upaya pembangunan di Papua akan sulit berjalan berkelanjutan.

Tokoh Adat Papua Ajak Masyarakat Tolak Provokasi

Agus Hubi, Ketua Organisasi Barisan Merah Putih Provinsi Papua Pegunungan sekaligus Kepala Suku Wilayah Adat Lapango, Kabupaten Jayawijaya, menegaskan pentingnya masyarakat bersikap bijak terhadap isu-isu provokatif. Ia menilai aksi massa tanpa arah justru merugikan masyarakat sendiri. Agus mengajak warga Papua untuk fokus mendukung program pembangunan pemerintah yang akan membawa manfaat besar bagi generasi mendatang, terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pesan ini mencerminkan pandangan pemimpin adat yang memahami bahwa stabilitas adalah fondasi utama dalam membangun Papua yang lebih sejahtera.

Dukungan Tokoh Papua Barat Daya untuk Pembangunan

Senada dengan itu, Fatra Muhammad Saltif, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas perhatian yang diberikan kepada para kepala suku di wilayah budaya Dombere. Menurutnya, perhatian tersebut memperlihatkan adanya komunikasi baik dan kepercayaan antara tokoh adat Papua dengan pemerintah pusat.

Dukungan tokoh adat seperti Fatra membuktikan bahwa pembangunan Papua memerlukan kolaborasi erat antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Langkah Nyata Pemerintah Papua Selatan

Selain dukungan tokoh adat, langkah konkret Pemerintah Provinsi Papua Selatan menambah optimisme pembangunan. Gubernur Apolo Safanpo bersama Ketua PURT DPD RI Hasan Basri menandatangani kesepakatan penyediaan lahan hibah untuk pembangunan Kantor DPD RI yang terintegrasi dengan pusat pemerintahan provinsi.

Kesepakatan ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi simbol konsolidasi serius antara pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat pembangunan Papua Selatan. Kolaborasi ini memastikan kebutuhan masyarakat Papua dapat dipenuhi lebih cepat dan terkoordinasi.

Kedamaian Papua, Fondasi Kesejahteraan

Jika ditarik benang merah, seruan tokoh adat dan langkah pemerintah daerah memiliki tujuan sama: menciptakan Papua yang damai dan maju.

• Agus Hubi menegaskan agar masyarakat tidak mudah terjebak provokasi.

• Fatra Muhammad Saltif menekankan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat.

• Pemerintah Papua Selatan menunjukkan langkah nyata dengan sinergi bersama DPD RI.

Semua bermuara pada satu hal: menjaga kedamaian demi pembangunan berkelanjutan Papua.

Menolak Provokasi, Memilih Masa Depan Papua

Provokasi seringkali hanya merugikan masyarakat, mulai dari kerugian materi, aktivitas terganggu, hingga turunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, kedamaian menciptakan ruang luas bagi pemerintah untuk menyalurkan program bantuan, membuka akses investasi, serta membangun fasilitas publik.

Membangun Papua bukan pekerjaan instan. Dibutuhkan konsistensi, waktu, dan dukungan semua pihak: tokoh adat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Seruan tokoh Papua agar masyarakat tidak mudah terprovokasi adalah refleksi nilai adat yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Papua Damai, Papua Maju

Dengan kedamaian, Papua akan mampu mengejar ketertinggalan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Tokoh-tokoh Papua sudah menegaskan sikap menolak provokasi dan mendukung pembangunan. Kini saatnya masyarakat menjadikan pesan ini sebagai pegangan bersama.

Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Potensi besar ini hanya bisa terwujud jika dijaga dalam suasana damai dan kondusif.

Oleh: Markus Tabuni (Penulis merupakan Wartawan dan Pemerhati Isu Papua)

---

Editor : I Putu Suyatra