BALIEXPRESS.ID-Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Peristiwa ini sesungguhnya merupakan cermin yang memperlihatkan sesuatu yang lebih mendasar, yaitu bagaimana masyarakat, pemerintah, dan para pengambil kebijakan memahami masalah, mengomunikasikan fakta, mengambil keputusan, serta menghadirkan solusi yang menyentuh akar persoalan.
Ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan beberapa liter bahan bakar, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan imbauan agar warga bersabar atau tidak panik. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang masuk akal, berbasis data, disampaikan dengan tenang, dan diikuti langkah konkret yang hasilnya dapat dirasakan.
Situasi ini mengingatkan kita pada pentingnya membangun solution-driven mindset, yakni pola pikir yang tidak berhenti pada identifikasi, perdebatan, atau keluhan tentang masalah, tetapi bergerak menuju pemahaman akar penyebab, penyusunan alternatif, pengambilan keputusan, dan evaluasi hasil. Pola pikir demikian semakin penting di tengah kompleksitas persoalan publik, ketika informasi bergerak cepat, media sosial memperbesar kecemasan, dan kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi alat untuk memperjelas ataupun justru mengaburkan persoalan. Pertanyaannya, apakah kita telah terbiasa menjadi masyarakat yang menyelesaikan masalah, atau justru terlalu lama berkutat dalam budaya memperdebatkannya?
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai dua kecenderungan berpikir. Pertama, problem-oriented mindset, ketika seseorang lebih banyak menghabiskan energi untuk membicarakan kesulitan, mencari pihak yang disalahkan, mengulang keluhan, atau mempertahankan pendapat tanpa menghasilkan jalan keluar yang dapat diuji. Kedua, solution-driven mindset, ketika seseorang berusaha memahami persoalan secara kritis, menelusuri penyebabnya, mempertimbangkan berbagai alternatif, kemudian mengambil tindakan yang terukur.
Namun, penting membedakan orientasi pada masalah sebagai tahap analisis dengan budaya terjebak dalam masalah. Memahami masalah secara mendalam justru merupakan prasyarat solusi yang baik. Yang perlu dihindari adalah kecenderungan berhenti pada keluhan, saling menyalahkan, atau solusi instan yang tidak menjawab penyebab sebenarnya. Misalnya, ketika sebuah sekolah menghadapi rendahnya kemampuan membaca siswa, pendekatan yang terjebak pada masalah mungkin hanya menghasilkan pernyataan bahwa anak-anak sekarang malas membaca, terlalu banyak menggunakan gawai, atau kurang mendapatkan perhatian orang tua. Pernyataan tersebut belum tentu sepenuhnya salah, tetapi belum cukup untuk memperbaiki keadaan.
Baca Juga: Bukan Sekadar Agen Biasa, Shifa Celluler Jadi Ujung Tombak Literasi dan Akses Masyarakat Binjai Utar
Pendekatan berbasis solusi akan mengajukan pertanyaan lanjutan. Apakah sekolah memiliki buku yang menarik dan sesuai tingkat kemampuan siswa? Berapa menit siswa membaca setiap hari? Apakah guru menggunakan strategi membaca yang tepat? Bagaimana kemampuan memahami bacaan diukur? Intervensi apa yang dapat dilakukan dalam tiga bulan dan bagaimana keberhasilannya dinilai? Perbedaannya terletak pada kemampuan mengubah persoalan menjadi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kecenderungan serupa dapat ditemukan dalam birokrasi. Ketika pelayanan publik lambat, jawaban yang sering terdengar adalah keterbatasan anggaran, kekurangan pegawai, atau prosedur yang rumit. Pemimpin yang berorientasi solusi tidak mengabaikan keterbatasan tersebut, tetapi bertanya proses mana yang dapat disederhanakan, teknologi apa yang dapat membantu, dan keputusan apa yang dapat diambil sekarang tanpa harus menunggu seluruh kondisi menjadi ideal. Dengan demikian, solution-driven mindset bukan sekadar sikap optimistis atau kemampuan berbicara positif. Ia merupakan perpaduan antara berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, keberanian mengambil keputusan, komunikasi yang efektif, serta kesediaan mengevaluasi dan memperbaiki tindakan.
Sejumlah negara memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kemampuan memecahkan masalah dapat dibangun menjadi kebiasaan institusional, bukan sekadar karakter individual. Singapura, misalnya, menunjukkan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam menghadapi keterbatasan sumber daya alam. Sebagai negara dengan keterbatasan sumber air domestik, Singapura tidak berhenti pada keluhan tentang kondisi geografis. Negara tersebut mengembangkan strategi diversifikasi pasokan melalui pengumpulan air hujan, pengolahan kembali air bekas pakai melalui NEWater, desalinasi, dan pengelolaan permintaan air. Pelajarannya bukan semata-mata keberhasilan teknologi, melainkan kemampuan mengubah keterbatasan menjadi agenda inovasi yang terencana. Masalah diidentifikasi, risiko dipetakan, alternatif dikembangkan, investasi dilakukan, dan ketahanan sistem dibangun untuk jangka panjang.
Baca Juga: Antrean BBM Bali Mengular, De Gadjah Koordinasi dengan Pertamina dan Turunkan Kader Gerindra
Jepang memberikan contoh lain melalui budaya Kaizen, yaitu perbaikan berkelanjutan. Dalam berbagai praktik industri dan organisasi, kesalahan tidak cukup hanya ditemukan dan dilaporkan. Penyebabnya harus ditelusuri agar persoalan serupa tidak berulang. Teknik five whys, misalnya, mendorong seseorang terus bertanya mengapa sebuah masalah terjadi sampai menemukan penyebab yang lebih mendasar.
Sementara itu, Belanda menunjukkan bagaimana ancaman banjir dapat mendorong pengembangan sistem pengelolaan air yang menggabungkan infrastruktur, tata ruang, ilmu pengetahuan, dan adaptasi jangka panjang. Pendekatan seperti Room for the River memperlihatkan bahwa solusi tidak selalu berarti melawan alam melalui pembangunan tanggul yang semakin tinggi, tetapi juga menyesuaikan tata ruang agar sungai memiliki ruang yang lebih aman.
Tentu, negara-negara tersebut tidak terbebas dari kesalahan, perdebatan politik, atau kebijakan yang gagal. Namun, berbagai praktik tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan menyelesaikan masalah dapat diperkuat melalui budaya kerja berbasis bukti, inovasi, koordinasi, dan evaluasi. Bagi Indonesia, pelajaran terpenting bukanlah meniru negara lain persis sama, melainkan membangun kebiasaan serupa sesuai kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan budaya kita.
Krisis distribusi BBM di Bali pada Oktober 2026 menjadi contoh nyata pentingnya kemampuan membedakan gejala, penyebab langsung, dan akar persoalan. Pemberitaan menunjukkan bahwa antrean kendaraan terjadi di berbagai SPBU, terutama di wilayah Denpasar, Badung, Singaraja dan lainnya. Masyarakat menghadapi ketidakpastian pasokan, sementara antrean kendaraan menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan bahwa salah satu kapal pengangkut BBM mengalami kendala saat proses bongkar muat karena persoalan jangkar. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, juga menyampaikan bahwa persoalan utamanya berkaitan dengan distribusi, bukan habisnya persediaan BBM nasional. Cuaca dan kondisi perairan disebut turut memengaruhi kelancaran pengiriman. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan bahwa stok BBM di depo tersedia, tetapi kecepatan pengiriman menuju SPBU tidak mampu mengimbangi lonjakan kendaraan yang datang untuk mengisi bahan bakar. Ia menyebut jumlah kedatangan masyarakat meningkat sekitar dua hingga tiga kali lipat dibandingkan keadaan normal. Penjelasan tersebut penting, tetapi seharusnya tidak mengakhiri pertanyaan publik. Justru di sinilah pemikiran kritis harus dimulai.
Apabila gangguan pada satu kapal dapat menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU, apakah sistem distribusi kita memiliki cadangan operasional yang memadai? Apakah terdapat kapal alternatif? Berapa kapasitas penyimpanan efektif di setiap terminal? Seberapa cepat pasokan dapat dialihkan ketika terjadi gangguan? Mengapa keterlambatan pengiriman yang telah dilaporkan sejak awal Oktober belum dapat dicegah agar tidak berkembang menjadi antrean yang lebih luas? Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih produktif daripada sekadar memperdebatkan siapa yang paling bertanggung jawab. Bahkan, Ombudsman RI pada 14 Oktober melaporkan gangguan distribusi BBM di 11 provinsi, termasuk Bali. Temuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi sebaiknya tidak hanya berhenti pada persoalan lokal, tetapi juga mempertimbangkan ketahanan sistem distribusi energi nasional.
Baca Juga: Drama Antrean BBM Berlanjut di Tabanan, Dinas Pendidikan Izinkan Sekolah Belajar Daring
Kita perlu membedakan antara stok tersedia di terminal, stok tersedia di SPBU, dan BBM benar-benar dapat dibeli masyarakat. Ketiganya bukan kondisi yang sama. Bagi warga yang harus menunggu berjam-jam di SPBU, pernyataan bahwa stok di depo masih cukup belum menjawab seluruh masalah. Ketersediaan energi baru bermakna apabila masyarakat dapat mengaksesnya pada waktu, lokasi, dan jumlah yang dibutuhkan. Inilah perbedaan antara menjelaskan persoalan dari sudut pandang administratif dan menyelesaikannya dari sudut pandang pelayanan publik.
Dalam situasi krisis, kemampuan berkomunikasi seorang pemimpin sama pentingnya dengan kemampuan mengambil keputusan. Pernyataan yang disampaikan pejabat publik dapat mengurangi ketidakpastian, tetapi juga dapat menimbulkan pertanyaan baru apabila tidak disertai penjelasan yang memadai. Ketika seorang pejabat meminta masyarakat tidak panik, imbauan tersebut tentu dapat dipahami. Namun, kepanikan sering kali bukan penyebab awal sebuah krisis, melainkan akibat dari ketidakpastian yang dirasakan masyarakat. Warga yang melihat beberapa SPBU kehabisan BBM, sementara kendaraan terus mengantre, memiliki alasan untuk khawatir. Menyebut kepanikan sebagai faktor yang memperburuk antrean mungkin benar, tetapi menjadikannya penjelasan utama berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan distribusi yang lebih mendasar.
Dalam konteks ini, permohonan maaf Direktur Utama Pertamina kepada masyarakat Bali merupakan langkah komunikasi yang patut diapresiasi. Demikian pula penjelasan mengenai kendala teknis kapal dan langkah pemulihan distribusi. Namun, komunikasi publik yang baik harus bergerak lebih jauh dari permohonan maaf dan imbauan. Masyarakat membutuhkan jawaban mengenai apa yang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, tindakan apa yang sedang dilakukan, kapan perbaikan diperkirakan selesai, serta bagaimana pemerintah memastikan kejadian serupa tidak berulang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, misalnya, pada 14 Oktober menyampaikan bahwa ia akan meminta laporan lebih lengkap dari Pertamina untuk memahami kondisi di Bali. Kehati-hatian untuk tidak memberikan penjelasan teknis tanpa informasi lengkap sebenarnya merupakan sikap yang tepat. Akan tetapi, dalam krisis pelayanan publik, kehati-hatian tersebut perlu disertai mekanisme komunikasi terpadu yang cepat dan jelas.
Pemimpin tidak harus mengetahui seluruh detail teknis sebuah kapal tanker. Namun, pemimpin perlu memastikan bahwa pihak yang memiliki kompetensi teknis dapat memberikan informasi yang benar, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat. Komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara atau paling meyakinkan di depan kamera. Komunikasi yang baik adalah kemampuan menjelaskan persoalan kompleks secara sederhana tanpa menghilangkan fakta penting.
Dalam hal ini, keterampilan komunikasi, kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, yang sering disebut sebagai keterampilan abad ke-21, bukan lagi sekadar materi pelatihan guru atau kurikulum sekolah. Keempatnya merupakan kompetensi dasar yang seharusnya dimiliki para pemimpin dan pengambil kebijakan.
Di tengah antrean panjang, muncul pula pertanyaan yang lebih sensitif, yaitu apakah kelangkaan BBM berkaitan dengan pengurangan subsidi atau pengalihan anggaran untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG)? Pertanyaan tersebut sah diajukan dalam ruang demokrasi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara dialokasikan, bagaimana subsidi dikelola, dan apakah perubahan kebijakan fiskal memengaruhi pelayanan publik. Namun, pertanyaan kritis tidak boleh langsung berubah menjadi kesimpulan tanpa bukti. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun dan anggaran ketahanan energi sebesar Rp 402,4 triliun. Pemerintah juga menyatakan komitmen mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa subsidi dan kompensasi tetap menjadi bagian dari belanja pemerintah.
Apakah keberadaan anggaran MBG membuktikan bahwa subsidi BBM dipangkas untuk membiayainya? Tentu tidak. Bahkan, perlu dibedakan antara subsidi BBM dalam pengertian fiskal, kompensasi harga energi, kuota penyaluran, dan distribusi fisik BBM. Pertalite, misalnya, memiliki mekanisme penetapan harga dan kompensasi yang tidak sepenuhnya sama dengan subsidi langsung untuk jenis BBM tertentu. Hingga perkembangan informasi yang tersedia pada 15 Oktober 2026, belum terdapat bukti terverifikasi yang menunjukkan bahwa gangguan BBM di Bali disebabkan pengalihan anggaran subsidi ke program MBG. Bukti yang telah dilaporkan justru lebih kuat mengarah pada gangguan kapal, proses bongkar muat, keterlambatan distribusi, dan lonjakan permintaan di SPBU.
Meski demikian, hal tersebut bukan berarti pengelolaan anggaran energi tidak perlu diperiksa. Transparansi mengenai kuota BBM, realisasi penyaluran, pembayaran kompensasi, dan perubahan kebijakan fiskal tetap penting. Kita perlu membedakan antara korelasi dan kausalitas. Dua peristiwa yang terjadi bersamaan tidak otomatis memiliki hubungan sebab-akibat. Dalam berpikir kritis, terdapat pertanyaan sederhana yang seharusnya menjadi kebiasaan, apa buktinya, siapa sumbernya, apakah ada penjelasan alternatif, dan informasi apa yang dapat membuktikan bahwa dugaan kita keliru?
Jika dugaan pengalihan subsidi diajukan, maka dokumen perubahan anggaran, keputusan pemerintah, realisasi belanja, dan hubungan langsungnya dengan volume BBM yang dikirim harus dapat ditunjukkan. Tanpa bukti tersebut, dugaan tetaplah dugaan. Sebaliknya, pemerintah tidak cukup hanya membantah. Pemerintah perlu membuka data yang relevan agar masyarakat dapat menguji penjelasannya secara rasional. Inilah esensi solution-driven mindset, tidak membungkam pertanyaan, tetapi mengubah pertanyaan menjadi penyelidikan yang menghasilkan pemahaman dan tindakan.
Perkembangan kecerdasan buatan generatif, seperti ChatGPT, Gemini, dan berbagai perangkat analisis berbasis AI, menghadirkan peluang baru untuk meningkatkan kualitas penalaran publik. Dalam kasus BBM Bali, AI dapat membantu masyarakat membandingkan berbagai pemberitaan, menyusun kronologi gangguan distribusi, memahami perbedaan subsidi dan kompensasi, serta mengidentifikasi informasi yang masih perlu diverifikasi.
Misalnya, seseorang dapat meminta AI menjelaskan lima kemungkinan penyebab antrean BBM, membedakan bukti yang mendukung setiap kemungkinan, dan menunjukkan data tambahan yang diperlukan untuk menentukan penyebab paling dominan. Seorang pejabat dapat menggunakan AI untuk membantu menganalisis pola permintaan, memodelkan skenario keterlambatan pengiriman, atau merancang alternatif rute distribusi berdasarkan data operasional yang sah dan tervalidasi. Guru dan mahasiswa pun dapat menjadikan peristiwa ini sebagai studi kasus pembelajaran. Mereka dapat membandingkan pernyataan pemerintah, laporan media, dan pengalaman masyarakat, kemudian menyusun argumentasi berdasarkan bukti.
Baca Juga: Drama Antrean BBM Berlanjut di Tabanan, Dinas Pendidikan Izinkan Sekolah Belajar Daring
Namun, ada persoalan yang tidak boleh diabaikan. AI tidak selalu menghasilkan informasi yang benar. Sistem AI dapat memberikan jawaban yang terdengar meyakinkan, tetapi keliru, tidak lengkap, atau menggunakan sumber yang tidak relevan. Apabila seseorang hanya bertanya kepada AI untuk membenarkan keyakinannya bahwa kelangkaan BBM pasti disebabkan MBG, misalnya, penggunaan AI berisiko memperkuat confirmation bias, yakni kecenderungan mencari informasi yang mendukung keyakinan awal. Sebaliknya, AI yang digunakan secara kritis dapat membantu menguji keyakinan tersebut. Pengguna dapat meminta AI menghadirkan argumentasi yang mendukung dan menentang suatu dugaan, membandingkan kekuatan bukti, serta menunjukkan kelemahan penalaran. Perbedaannya bukan terutama terletak pada kecanggihan AI, melainkan pada kualitas pertanyaan dan kemampuan manusia mengevaluasi jawabannya.
Di sinilah pentingnya memosisikan AI sebagai cognitive partner, bukan cognitive substitute. AI semestinya menjadi mitra untuk memperluas perspektif, memperdalam analisis, dan menguji argumentasi, bukan pengganti kemampuan manusia dalam berpikir dan mengambil keputusan. Pemanfaatan AI yang hanya menghasilkan jawaban instan berpotensi memperbesar cognitive offloading, yaitu penyerahan sebagian proses kognitif kepada teknologi. Pendelegasian tugas rutin tidak selalu buruk. Namun, ketika manusia menyerahkan penalaran, verifikasi, dan penilaian sepenuhnya kepada AI, kesempatan mengembangkan kemampuan berpikir mendalam dapat berkurang.
Karena itu, pendidikan di era AI perlu membiasakan siswa untuk tidak sekadar bertanya, “Apa jawabannya?”, tetapi juga “Mengapa jawaban tersebut masuk akal?”, “Bukti apa yang mendukungnya?”, dan “Apakah ada penjelasan lain yang lebih kuat?” Krisis BBM Bali dapat menjadi pembelajaran kontekstual yang sangat baik tentang literasi AI, literasi data, berpikir kritis, dan kewargaan digital.
Bagaimana pendekatan berbasis solusi diterapkan untuk mengatasi persoalan BBM di Bali? Pertama, pemerintah dan Pertamina perlu membangun sistem informasi pasokan BBM yang transparan dan diperbarui secara berkala. Informasi mengenai ketersediaan setiap jenis BBM, SPBU yang masih melayani, perkiraan kedatangan pasokan, dan lokasi alternatif perlu dapat diakses masyarakat melalui kanal resmi. Informasi tersebut tidak harus menampilkan seluruh data operasional yang sensitif. Namun, cukup rinci untuk membantu warga mengambil keputusan tanpa harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok.
Kedua, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap ketahanan rantai pasok BBM Bali. Keterlambatan satu kapal seharusnya tidak dengan mudah melumpuhkan pelayanan pada banyak SPBU. Pertamina perlu mengevaluasi kapasitas cadangan, kesiapan kapal pengganti, sistem peringatan dini, rute distribusi alternatif, dan kemampuan terminal menghadapi cuaca buruk. Istilahnya contingency plan, back up plan, paln B, dan sejenisnya sampai rencana mitigasi. Ini menunjukkan kematangan individu-individu dalam memimpin dan kualitas bangsa ketika menghadapi masalah dan krisis.
Ketiga, sistem distribusi harus dirancang berdasarkan kebutuhan aktual, bukan hanya pola pengiriman dalam kondisi normal. Bali merupakan wilayah dengan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi. Perencanaan pasokan perlu mempertimbangkan variasi permintaan antardaerah, musim wisata, kondisi lalu lintas, serta risiko gangguan transportasi laut.
Keempat, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga. Pertamina, pemerintah daerah, kepolisian, pengelola SPBU, dan otoritas transportasi harus bekerja menggunakan informasi operasional yang sama. Penanganan krisis tidak boleh terhambat oleh batas kewenangan atau prosedur birokrasi.
Kelima, pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus dilakukan secara proporsional dan berbasis bukti. Apabila terdapat indikasi penimbunan atau penyalahgunaan, tindakan penegakan hukum perlu dilakukan tanpa mengganggu hak masyarakat yang memang membutuhkan BBM.
Keenam, pemerintah harus melakukan evaluasi pascakrisis secara terbuka. Berapa lama gangguan berlangsung? Berapa volume pasokan yang tertunda? Berapa SPBU terdampak? Mengapa sistem cadangan tidak segera mengatasi gangguan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga distribusi pulih? Dan perubahan prosedur apa yang akan dilakukan? Jawaban atas pertanyaan tersebut perlu menjadi bagian dari laporan publik, bukan berhenti sebagai bahan rapat internal.
Dalam perkembangan terbaru, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) pada 15-17 Oktober 2026, disertai percepatan distribusi BBM selama 24 jam secara bertahap, penambahan tenaga operasional, serta dukungan aparat dalam pengaturan lalu lintas. Langkah ini merupakan respons konkret yang patut dicatat. Namun, pelaksanaannya perlu dipantau secara langsung turun ke lapangan bukan semata dari laporan. Juga, keberhasilannya tetap perlu diukur melalui pemulihan ketersediaan BBM dan penurunan waktu antrean, bukan sekadar terlaksananya kebijakan.
Kebijakan darurat juga harus memperhitungkan dampak terhadap pendidikan, usaha kecil, dan pekerja yang tidak memiliki pilihan bekerja dari rumah. Jangan sampai solusi atas satu persoalan menciptakan persoalan baru yang lebih besar.
Dalam jangka panjang, Bali juga perlu memperkuat diversifikasi energi dan transportasi publik yang andal. Ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi berbahan bakar fosil membuat mobilitas masyarakat rentan ketika pasokan terganggu. Pengembangan transportasi umum, kendaraan listrik yang didukung energi lebih bersih, serta tata ruang yang mengurangi kebutuhan perjalanan merupakan bagian dari strategi ketahanan energi yang lebih berkelanjutan.
Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi dunia pendidikan Indonesia. Kita membutuhkan generasi yang tidak hanya mampu mengidentifikasi persoalan, tetapi juga memiliki keberanian intelektual dan keterampilan praktis untuk menyelesaikannya. Sekolah dan perguruan tinggi perlu memperbanyak pembelajaran berbasis masalah nyata, seperti problem-based learning, project-based learning, dan pembelajaran mendalam yang menekankan pemahaman konseptual, penalaran, refleksi, serta penerapan pengetahuan.
Bayangkan siswa SMA diminta menganalisis antrean BBM di daerahnya. Mereka tidak cukup hanya menuliskan berita atau merangkum pendapat pejabat. Mereka perlu mengumpulkan data, membuat peta penyebab, membandingkan sumber informasi, mengembangkan alternatif, dan mempresentasikan rekomendasi yang dapat dilaksanakan. Dalam pelajaran matematika, siswa dapat menganalisis pola antrean dan kapasitas pelayanan SPBU. Dalam ekonomi, mereka dapat mempelajari subsidi, permintaan, dan distribusi. Dalam geografi, mereka dapat memetakan jalur logistik. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, mereka dapat mengembangkan argumentasi, mengevaluasi pemberitaan, dan melatih komunikasi publik.
AI dapat digunakan sebagai mitra untuk menguji skenario, mengembangkan pertanyaan, atau memberikan umpan balik terhadap argumentasi. Namun, pengumpulan bukti, penalaran utama, dan pertanggungjawaban kesimpulan harus tetap berada pada siswa. Pembelajaran semacam ini bukan hanya menghasilkan nilai akademik. Ia membentuk karakter yang terbiasa bertanya secara kritis, bekerja sama, menghargai fakta, dan bertindak berdasarkan pertimbangan yang matang.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak cukup diukur dari kemampuan menjawab soal, memperoleh ijazah, atau menguasai teknologi. Kualitas manusia juga ditentukan oleh kemampuannya menghadapi ketidakpastian, memahami persoalan secara mendalam, dan menghasilkan perbaikan yang bermakna bagi masyarakat.
Krisis BBM Bali pada akhirnya bukan hanya ujian bagi sistem distribusi energi. Ia juga merupakan ujian bagi kualitas kepemimpinan, budaya birokrasi, kemampuan komunikasi publik, literasi masyarakat, dan cara kita menggunakan teknologi untuk memahami persoalan.
Kita tidak membutuhkan masyarakat yang berhenti bertanya atau menerima seluruh penjelasan pemerintah tanpa kritik. Sebaliknya, kita membutuhkan masyarakat yang kritis tetapi bertanggung jawab, serta pemerintah yang terbuka terhadap pertanyaan dan mampu menjawabnya dengan bukti. Berorientasi solusi bukan berarti menghindari kritik. Kritik justru penting ketika diarahkan untuk menemukan akar masalah dan mendorong perbaikan. Demikian pula, optimisme tidak boleh menggantikan data, dan ketenangan tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi kelemahan sistem. Negara yang maju bukanlah negara yang tidak pernah menghadapi krisis. Negara yang maju adalah negara yang mampu belajar dari krisis, memperbaiki kelemahan institusinya, dan mencegah kesalahan yang sama terus berulang.
Kita perlu mengubah kebiasaan dari sekadar bertanya siapa yang salah menjadi bertanya apa yang salah, mengapa hal itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya, bagaimana perbaikannya dilakukan, dan bagaimana keberhasilannya dapat dibuktikan. Dalam era kecerdasan buatan, ketika jawaban semakin mudah diperoleh, kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat, menalar bukti, dan mengambil keputusan yang bijaksana justru semakin berharga. Sebab, bangsa yang unggul bukanlah bangsa yang paling pandai membicarakan masalah, melainkan bangsa yang paling mampu memahami akar persoalan, menyelesaikannya dengan inovasi dan pola pikir terbuka pada perubahan baik, mengakar kuat ke kultur lokal dan beradaptasi pada situasi dan perkembangan global, dan belajar agar masalah yang sama tidak terus berulang.
Made Hery Santosa, Ph.D.
Pendidik dan Peneliti
Universitas Pendidikan Ganesha
Editor : I Putu Mardika