Kenaikan UMP 2027 Optimis Perkuat Daya Beli dan Keberlanjutan Usaha

I Putu Suyatra • Dipublikasikan Kamis, 19 November 2026 | 10:15 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

 

BALIEXPRESS.ID – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Kebijakan pengupahan yang berbasis kondisi ekonomi daerah dipandang dapat mempertemukan kebutuhan kesejahteraan buruh dan keberlanjutan lapangan kerja.

Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi, menyatakan bahwa UMP 2027 perlu mengalami kenaikan agar penghasilan pekerja semakin mendekati kebutuhan hidup layak (KHL).

Penetapan besarannya menyesuaikan perhitungan yang memperhatikan kondisi perekonomian masing-masing daerah.

Baca Juga: Astra Motor Bali Bekali Siswa SMKN 1 Klungkung Kesiapan Kerja dan Teknologi Smart Key

“Tetapi besarannya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, produktivitas, serta keberlanjutan usaha dan penciptaan lapangan kerja di setiap daerah secara terukur,” ujar Badiul.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan dasar penghitungan upah minimum melalui pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Badiul juga mengemukakan pentingnya pendekatan yang berbeda antardaerah. Wilayah dengan kesenjangan besar antara upah minimum dan KHL membutuhkan perhatian tersendiri dibandingkan daerah yang tingkat upahnya telah mendekati kebutuhan hidup layak.

“Sementara daerah dengan upah mendekati KHL mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan dunia usaha,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pemerataan kesejahteraan tidak selalu berarti menerapkan persentase kenaikan yang sama di seluruh wilayah.

“Pemerintah perlu memastikan formula transparan, berbasis data, melibatkan pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan daya beli secara berkelanjutan,” imbuh Badiul.

Baca Juga: Sopir Gagal Taklukan Tanjakan Rudiaz, Truk Muat Excavator Terjun ke Tebing 10 Meter di Pekutatan

Sejalan dengan pentingnya keseimbangan tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak dan kewajiban seluruh pihak dalam hubungan industrial.

Regulasi itu juga memuat ketentuan perlindungan pekerja, termasuk kompensasi pekerja kontrak dan jaminan kehilangan pekerjaan.

“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS [Badan Pusat Statistik], berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Putri.

Dengan mempertimbangkan daya beli, produktivitas, serta kondisi usaha secara bersamaan, pembahasan UMP 2027 diarahkan pada kebijakan pengupahan yang mendukung kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja.

Editor : Iqbal Kurnia
UMP 2027 daya beli