Totalnya ada puluhan KPM yang di potong oleh oknum kepala desa tersebut sehingga uang yang harusnya di terima 900 ribu, KPM hanya menerima 500 ribu rupiah.
Bahkan kabarnya, atas aksi penyunatan dana BLT milik rakyat miskin itu, Aparat Penegak Hukum sudah berkali–kali ke desa yang bersangkutan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pemotongan BLT untuk rakyat tidak mampu tersebut.
Oknum kepala desa yang diduga memotong dana BLT tersebut, membenarkan bila Aparat Penegak Hukum sudah berkali – kali datang ke desanya guna melalukan penyelidikan.
“Sudah tiga (3) kali APH datang ke desa,” ujar kepala desa yang enggan disebutkan namanya tersebut, ujarnya melalui sambungan seluller dikutip dari Pojoksatu.id.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD), setiap KPM mendapatkan 900 ribu rupiah. Setiap bulan, para KPM mendapatkan BLT sebesar 300 ribu rupiah. Untuk dana desa tahap pertama sendiri keluarnya pada bulan April, sehingga para KPM mendapatkan BLT bulan Januari, Februari dan Maret.
Jadi, para KPM mendapatkan BLT 3 bulan di kali 300 ribu per bulan, jumlah totalnya yang diterima 900 ribu per KPM. Tapi, sayangnya para KPM hanya memperoleh 500 ribu. Sehingga kuat dugaan oknum kepala desa tersebut, memotong sebesar 400 ribu rupiah.
Belum lagi BLT tahap kedua, karena dana desa untuk tahap kedua sudah keluar anggarannya sekitar bulan Juli Agustus yang lalu, namun belum diketahui secara pasti pada BLT tahap kedua ada tidaknya pemotongan seperti pada BLT tahap pertama.
Diperoleh kabar, untuk data KPM penerima BLT tahap kedua ada perbedaan dengan data pada tahap pertama, hal itu tentunya kewenangan Aparat Penegak Hukum untuk menelusurinya lebih lanjut Editor : Nyoman Suarna