Permintaan ini didasari karena kasus yang mendera Putri berkaitan dengan pelecehan seksual. “Kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang kami tindaklanjuti di tanggal 6 Desember permohonann agar pemeriksaan terhadap ibu Putri sebagai saksi maupun terdakwa, dapat dilakukan secara tertutup, karena menyangkut kekerasan seksual,” kata Arman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/12).
“Mengenai tertutup, kami tidak bisa mengabulkan karena terdakwa didakwa oleh JPU tentang tindak pidana pembunuhan berencana, dan bukan asusila. Bahwa di dalam tindak pidana tersebut ada asusila, itu merupakan kebetulan,” jawab Hakim.
Arman kemudian menjelaskan dasar hukum saksi yang memberikan keterangan terkait pelecehan seksual bisa diperiksa secara tertutup, meskipun perkara pidananya bukan kasus asusila.
Hakim pun memutuskan untuk menunda mendatangkan Putri sebagai saksi. “Kalau begitu untuk besok yang kita perintahkan saudara Ferdy Sambo dulu, baru hari Seninnya kita jadwalkan Putri gitu ya jaksa,” kata Hakim.
Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Maruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf (dituntut terpisah), pada 8 Juli sekira pukul 15.28 -18.00 WIB di Jalan Saguling Tiga, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.
“Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).
Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. (jpg/wid)
Editor : I Komang Gede Doktrinaya