Tim kuasa hukum penggugat, Viktor Santoso Tandiasa mengungkapkan, penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan pelecehan dan merendahkan marwah MK. Sebab, MK sudah memutus bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
“Tindakan menerbitkan perpu cipta kerja merupakan pelecehan terhadap MK. Apabila Perppu ini tidak dibatalkan, maka bisa dibayangkan semua lembaga negara akan mengikuti pembangkangan ini untuk tidak mematuhi putusan MK apabila tidak sejalan dengan keinginannya. Maka untuk apa lagi ada Mahkamah konstitusi?” kata Viktor dikonfirmasi, Kamis (5/1).
Viktor menegaskan, penerbitan Perppu Cipta Kerja juga membangkang terhadap UUD 1945. Pemerintah terkesan otoriter dalam penerbitan Perppu tersebut.
“Jangan membangkang UUD 1945, tindakan menerbitkan Perppu ini merupakan pembangkangan terhadap konstitusi,” tegas Viktor.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly sebelumnya menglaim, penerbitan Perppu Cipta Kerja setelah pemerintah menjaring aspirasi masyarakat. Dia menilai wajar jika adanya kritik dari setiap kebijakan pemerintah.
“Biasa lah, kritik itu normal. Tapi ini pasca keputusan Mahkamah Konstitusi kita sudah melakukan sosialisasi, jaring aspirasi ke banyak pihak stakeholder yang ada. Jadi sudah ada masukan, ada perubahan terutama di tenagakerjaan ya, ini sudah kami tampung dengan baik,” kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).
Politikus PDI Perjuangan ini juga mengaku, pemerintah sudah mendengar pendapat ahli sebelum diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. Dia menegaskan, kondisi perekonomian Indonesia akan tidak baik-baik saja pada 2023, akibat dampak dari pengaruh global. “Dari para ahli ekonomi kondisi tahun 2023 ini masih kurang baik, bisa resesi dunia, bisa segala macam ini,” papar Yasonna.
Oleh karena itu, Yasonna kembali menglaim hadirnya Perppu Cipta Kerja untuk membantu prekonomian nasional, akibat dampak global. Dia pun menyebut, Perppu Cipta Kerja akan berpihak pada UMKM dalam mendorong perbaikan ekonomi Indonesia.
“Keberpihakan kepada UMKM ini dapat kita dorong lebih baik lagi, sehingga nanti kita berharap dampak dari ekonomi yang kurang baik pada 2023 dapat dimitigasi. Ini kita harapkan demikian,” papar Yasonna.
Dia pun menglaim, pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Undang-Undang Cipta Kerja dinilai inskonstitusional bersyarat. Namun, dia mengakui keputusan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja tidak bisa memuaskan semua pihak.
“Tentunya tidak bisa 100 persen semua memuaskan masyarakat, pasti. Ada perspektif berbeda-beda. Tapi kami berupaya supaya masukan-masukan itu kami akomodasi, kami memenuhi apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi,” pungkas Yasonna. (jpg/wid)
Editor : I Komang Gede Doktrinaya