BATAM, BALI EXPRESS - Kongres Pemuda Indonesia (KPI) sangat mengkhawatirkan penanganan kasus pengosongan lahan di Pulau Rempang Batam oleh pemerintah.
KPI merasa bahwa pemerintah tidak berhasil menangani masalah ini secara humanis dengan melibatkan masyarakat, yang akhirnya berujung pada terjadinya kericuhan dengan aparat.
Menurut Pitra Romadoni Nasution, SH.MH, presiden Kongres Pemuda Indonesia, pemerintah dan BP Batam seharusnya melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan warga. Karena hal ini akan memungkinkan mereka untuk mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah terkait situasi di Pulau Rempang Batam.
KPI menilai bahwa tindakan represif yang terjadi di Pulau Rempang Batam adalah hasil dari arogansi pemerintah yang ingin memperlihatkan kekuatannya kepada masyarakat.
Akibatnya, masyarakat yang mempertahankan hak-haknya memberikan perlawanan. “Kericuhan tersebut adalah dampak buruk dari komunikasi yang tidak memadai antara pemerintah dan masyarakat, karena pemerintah kurang mendengarkan aspirasi masyarakat terkait tanah leluhur mereka,” tandas Pitra Romadoni.
Editor : Nyoman Suarna