Beda dengan Dedi Mulyadi, Jawa Tengah Ogah Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer! Gubernur Luthfi Pilih Jalur Hukum dan Pendidikan

BALIEXPRESS.ID - Sebuah perbedaan mencolok muncul dalam penanganan siswa bermasalah di tingkat provinsi. Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan "sekolah barak militer" yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi.

Alih-alih mengikuti langkah kontroversial tersebut, Luthfi memilih pendekatan yang lebih terukur, yakni penanganan sesuai aturan hukum dan pembinaan edukatif yang proporsional.

Pernyataan keras ini disampaikan Luthfi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (30/4/2025).

Baca Juga: Kisah Mistis Tempat Suci Hindu Bali, Pura Sada di Tabanan: Rumput Pantang Pestisida Hingga Sumur Gaib Pembawa Kesembuhan!

Ia menekankan bahwa Jateng memiliki cara tersendiri dalam menangani kenakalan remaja yang berpegang teguh pada koridor hukum yang berlaku.

"Jawa Tengah, ya Jawa Tengah. Kalau anak (bermasalah) di bawah umur, kita kembalikan ke orang tuanya," ujarnya lugas.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Jateng ini menjelaskan bahwa bagi siswa yang telah memasuki usia dewasa dan melakukan pelanggaran pidana, pihaknya tidak akan ragu untuk menyerahkannya kepada pihak berwajib.

Baca Juga: Prediksi Susunan Pemain dan Skor Akhir Bali United vs PSIS Semarang: Tim Tamu Butuh Poin Penuh

"Kita proses pidana sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Luthfi menilai bahwa kebijakan eksperimental di luar kerangka hukum yang jelas tidak diperlukan.

Menurutnya, Jateng telah memiliki sistem penanganan pelajar bermasalah yang melibatkan sinergi antara orang tua, pihak sekolah, hingga aparat penegak hukum.

"Jangan mengarang-ngarang. Ada aturan hukumnya," sindirnya.

Gubernur Jateng ini kemudian memaparkan detail penanganan siswa nakal di wilayahnya.

Untuk anak di bawah umur, fokus utama adalah pembinaan dan pengembalian kepada orang tua.

Sementara itu, bagi remaja usia 12 hingga 18 tahun yang melakukan pelanggaran berat, sanksi pidana akan diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku sebagai bentuk efek jera.

Pendekatan ini, menurut Luthfi, bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan yang tepat bagi setiap anak tanpa mengabaikan aspek hukum dan sosial.

Kontras dengan Wacana "Sekolah Barak" di Jawa Barat

Pernyataan tegas Luthfi ini jelas berseberangan dengan rencana kontroversial Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Dedi mengumumkan program pembinaan karakter di barak militer bagi siswa yang dianggap "nakal".

Program yang rencananya dimulai pada 2 Mei 2025 ini akan melibatkan kerjasama antara Pemprov Jabar, TNI, dan Polri.

Baca Juga: Kisah Legenda Kutukan Dewi Danu di Balik Pengemis dari Munti Gunung, Bali: Jejak Tirta Suci Padpad Jadi Saksi Bisu!

Dedi menjelaskan bahwa siswa yang terindikasi terlibat kenakalan remaja akan dikirim ke barak militer selama enam bulan dan akan menjalani pembinaan disiplin dan karakter secara intensif tanpa mengikuti kegiatan belajar mengajar formal di sekolah.

Bahkan, TNI disebut akan menjemput langsung siswa dari rumah mereka.

Perbedaan pandangan yang signifikan antara kedua gubernur ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan pengamat pendidikan.

Kebijakan manakah yang akan lebih efektif dalam menangani kenakalan remaja? Apakah "sekolah barak militer" merupakan solusi inovatif atau justru pendekatan yang represif?

Sementara Jawa Tengah memilih jalur hukum dan pendidikan yang dianggap lebih proporsional, Jawa Barat justru mengambil langkah yang tidak konvensional.

Bagaimana kelanjutan dari dua pendekatan yang berbeda ini? Kita tunggu perkembangan selanjutnya! ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : I Putu Suyatra