BALIEXPRESS.ID - Sebuah gebrakan kontroversial namun inovatif digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program pendidikan berbasis barak militer, yang menekankan disiplin dan karakter kuat, mendapat dukungan penuh dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Pertemuan keduanya di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5), menjadi titik awal kolaborasi strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.
"Kang Dedi datang ke kantor Kementerian HAM. Kami sudah duduk bertukar pikiran beberapa hal dalam rangka memajukan bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang, khususnya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia," ungkap Natalius Pigai.
Mengapa Barak Militer?
Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terhadap pola hidup generasi muda saat ini, khususnya pelajar SMP dan SMA di Jawa Barat.
Ia menyoroti fenomena "begadang" hingga dini hari untuk bermain game online, yang berdampak pada penurunan minat belajar, kesehatan, dan peningkatan angka kekerasan antar remaja.
"Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi karena waktunya dihabiskan untuk main game online," jelas Dedi.
Program pendidikan berbasis barak militer ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk membentuk karakter disiplin, mental kuat, dan nasionalisme tinggi pada generasi muda.
Natalius Pigai menilai pendekatan ini sejalan dengan semangat Asta Cita Prabowo dan target nasional untuk mencetak SDM unggul.
Dukungan Penuh Kementerian HAM
Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM menyambut positif gagasan visioner Dedi Mulyadi.
Ia menekankan pentingnya pendidikan berbasis karakter, keterampilan, dan mentalitas disiplin dalam membentuk generasi emas 2045.
"Apa yang kami bicarakan, kami di Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada Pemerintah Jawa Barat dalam hal ini Gubernur dengan gagasan-gagasan yang visioner, yang memajukan SDM unggul dalam pendidikan, keterampilan, peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab," tegas Pigai.
Kementerian HAM juga mendorong Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat untuk memberikan materi terkait pendidikan karakter dalam program ini.
Kontroversi dan Harapan
Program pendidikan berbasis barak militer ini tentu menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian pihak menilai pendekatan ini terlalu keras dan militeristik, sementara yang lain melihatnya sebagai solusi efektif untuk mengatasi krisis karakter generasi muda.
"Kebijakan peningkatan sumber daya tersebut sebenarnya adalah menyertai target pemerintah, di mana 2045 adalah Indonesia Emas. Dalam Indonesia Emas itu, kita bagi 3 segmen atau 3 rentang waktu. Rentang waktu pertama 2025-2035 adalah transformasi bangsa, menyiapkan SDM yang unggul," jelas Pigai.
Dedi Mulyadi sendiri optimis bahwa program ini dapat membawa perubahan positif bagi generasi muda Jawa Barat, dan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
Apakah program pendidikan barak militer ini akan berhasil mencetak generasi emas Indonesia 2045? Mari kita ikuti perkembangan selanjutnya. ***
Editor : I Putu Suyatra