BALIEXPRESS.ID – Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria tengah menangani benda-benda diduga amunisi tanpa perlengkapan pelindung viral di media sosial dan memicu kekhawatiran publik.
Baca Juga: Jaga Likuiditas, DPR Sebut Strategi BNI Sudah Tepat dalam Melanjutkan Pertumbuhan
Video tersebut ramai dikaitkan dengan insiden ledakan mematikan yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5/2025), yang menewaskan 13 orang, termasuk empat prajurit TNI.
Dalam video yang beredar luas di platform seperti TikTok dan Instagram, terlihat beberapa orang menangani amunisi di area terbuka tanpa mengenakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, pelindung wajah, maupun pakaian antiledakan.
Mereka tampak santai dan tidak menunjukkan prosedur pengamanan sebagaimana yang lazim dalam penanganan bahan peledak aktif maupun kadaluarsa.
Netizen pun bereaksi keras. Banyak yang menilai tindakan tersebut sangat berbahaya dan bisa menjadi pemicu insiden seperti yang terjadi di Garut.
Baca Juga: Berikut Daftar 13 Korban Ledakan Saat Pemusnahan Amunisi, Termasuk 4 Prajurit TNI
Video ini muncul hanya selang beberapa hari pascaledakan besar yang terjadi saat pemusnahan amunisi kadaluarsa milik Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III Puspalad TNI AD.
Ledakan yang terjadi sekitar pukul 09.30 WIB itu menewaskan 13 orang dan melukai beberapa lainnya. Seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Pameungpeuk untuk autopsi dan proses pemulasaraan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, membenarkan insiden tersebut dan menyatakan proses investigasi sedang berlangsung untuk mengetahui penyebab pasti ledakan.
Baca Juga: Viral! Istri Ditabrak di Pedungan, Warga Bali Tuntut Pertanggungjawaban Pengendara Supra Merah
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak TNI belum mengonfirmasi apakah video viral tersebut memang direkam di lokasi dan waktu yang berkaitan dengan insiden Garut.
“Lokasi sedang diamankan untuk mencegah potensi ledakan lanjutan. Proses investigasi akan menyeluruh, termasuk menilai kelayakan prosedur yang dijalankan,” ujarnya dalam wawancara dengan media nasional.
Editor : Wiwin Meliana