BALIEXPRESS.ID – Anggota DPRD Lampung Utara dari Fraksi PKB, Hatami, akhirnya menyampaikan permintaan maaf usai aksinya menyawer DJ dengan pecahan uang Rp50 ribu viral di media sosial.
Total uang yang disawer mencapai Rp3 juta, dan terjadi dalam acara hiburan khitanan keponakannya.
Baca Juga: Viral! Anggota DPRD Lampung Utara Joget dan Sawer DJ, Hatami: Itu Uang Pribadi
Dalam video yang beredar, Hatami terlihat berjoget di atas panggung sambil menyawer DJ Rere Monique di tengah alunan musik keras dan suasana meriah.
Aksi itu langsung menyulut berbagai komentar dari warganet yang mempertanyakan kelayakan perilaku seorang pejabat publik dalam acara hiburan seperti itu.
Hatami pun angkat suara. Ia menjelaskan bahwa acara tersebut adalah acara keluarga yang digelar di rumahnya sendiri.
Baca Juga: Heboh! Lagu Bernadya Dituding Jiplak Taylor Swift dan Olivia Rodrigo, Begini Klarifikasinya
“Itu acara sunatan ponakan di rumah sendiri. Saya sebagai tuan rumah, bukan undangan. Saat hiburan sore, saya ikut memberi sawer kepada DJ. Tidak menyangka akan viral,” ujar Hatami, dikutip dari Metro Pagi Primetime Metro TV, Kamis, 15 Mei 2025.
Meskipun acara bersifat pribadi, Hatami mengaku telah mendapatkan teguran dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia pun menyatakan penyesalan atas tindakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
“Mereka memaklumi karena ini acara keluarga, tapi meminta saya tidak mengulanginya. Saya menyadari kesalahan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi,” lanjutnya.
Netizen pun bereaksi keras, sebagian besar menganggap tindakan menyawer di depan publik sebagai hal yang tidak etis dilakukan oleh seorang anggota legislatif, bahkan dalam kapasitas pribadi sekalipun.
Baca Juga: NGERI! Cuaca Buruk di Selat Bali, Truk Bermuatan 6 Ton Terguling Timpa Mobil
Menanggapi kritik soal sumber uang yang digunakan untuk menyawer, Hatami menegaskan bahwa uang tersebut berasal dari usaha pribadinya di bidang perkebunan dan perikanan, bukan dari anggaran pemerintah.
“Itu uang pribadi saya, memang usaha perkebunan, sawit sama perikanan. Jadi insya Allah itu bukan uang APBD atau pemerintahan. Uang itu uang halal, bukan uang haram, bukan menyangkut anggota dewan,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada sanksi formal yang diumumkan oleh DPRD Lampung Utara, namun kasus ini menjadi pengingat keras bagi para pejabat publik untuk menjaga perilaku, terutama di ruang-ruang yang berpotensi menjadi konsumsi publik di era digital.
Editor : Wiwin Meliana