BALIEXPRESS.ID-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kembali sikapnya yang melarang rapat-rapat pejabat dilakukan di hotel.
Hal ini disampaikannya melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Sabtu, 14 Juni 2025.
Baca Juga: Ratusan Pelayat Iringi Kepergian Gustiwiw: Perpisahan Terakhir Sang Penyanyi dan Komedian
Ia mengungkapkan bahwa banyak pertanyaan yang muncul mengenai alasannya tetap bersikukuh menolak rapat di hotel-hotel bagi pejabat dan pegawai pemerintahannya.
“Dan hari ini banyak orang bertanya, kenapa saya tetep kekeh untuk gak rapat di hotel-hotel untuk para pejabat dan pegawai-pegawainya.” Ujar Dedi, dikutip pada Senin, 16 Juni 2025.
Dedi menyoroti ketimpangan antara daerah kaya dan miskin di Jawa Barat yang menjadi dasar kebijakan tersebut.
“Kita tau ya bahwa Provinsi Jawa Barat itu terhampar Kabupaten/Kotanya ada yang besa rada yang kecil. Dan kemudian siapa sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat ini adalah daerah-daerah yang piskalnya sangat rendah. Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai.” Jelasnya.
Dedi juga menyebutkan contoh nyata di Pangandaran, di mana Bupati setempat mengalami kesulitan menggaji pegawai selama berbulan-bulan.
“Bahkan pada Pangandaran kasian banget pada Ibu Bupatinya, kalo ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya 5 bulan tidak bisa dibayar. Karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi,”ungkapnya.
Bahkan dirinya menjelaskan Bupati tersebut bahkan sudah ke Jakarta untuk mencari solusinya, dan Dedi juga mengaku tengah mencarikan solusi yang tepat akan masalah tersebut.
Menurut Dedi, terjadi ketimpangan pendapatan antara daerah dan pusat kota, termasuk dampak kerusakan lingkungan di desa.
Baca Juga: Keluarga Korban Tajen Maut Minta Warganet Hentikan Sebar Video Tragedi; Kami Masih Berduka
“Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota, kenapa? Kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya dari pasir, alamnya rusak, jalannya rusak. Kemudian babatin pohon alatnya rusak, jalannya rusak. Pendapatannya yah segitu-gitu juga. Ditambah ga pernah jujur tuh ngitung pendapatan pajaknya.” Jelasnya.
Gubernur yang kerap disapa KDM itu juga menjelaskan kota besar diuntungkan tanpa mengalami kerusakan lingkungan.
“Tetapi di pusat kota yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang, itu bahkan lebih besar dari turis dan segala macam. Itu tinggi. Setelah itu tidak ada kerusakan apapun.” Imbuhnya.
Dedi kemudian mempertanyakan apakah adil jika uang pajak digunakan untuk kegiatan pejabat di hotel-hotel mewah, sementara kondisi masyarakat di daerah tertinggal masih memprihatinkan.
Baca Juga: ASTUNGKARA! Nang Etonk Serahkan Donasi untuk Anak Ketut Sudika, Pemancing yang Hilang di Karangasem
“Beda dengan orang desa, nah pertanyaannya adalah apakah kabupaten-kabupaten yang piskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, fasilitasnya jelek, jalan-jalannya jelek, Puskesmasnya jelek, kemudian BPJS nya belum terbayar, kemudian sanitasi buruk, pendapatan perkapitanya masih rendah, kemiskinan tinggi, rakyatnya terlibat pinjol dan bank emok, kemudian berbagai lainnya.” Jelas KDM.
KDM menjelaskan dan kembali menyebutkan penolakan penggunaan anggaran untuk kegiatan di hotel berbintang.
“Mau? Uang yang dikumpulkan dari pajak itu digunakan untuk rapat-rapat hotel di kota besar? Bintang 1,2 ,3. Karena rata-rata pejabat gamau rapat di hotel Melati. Nah ini kan tidak boleh terjadi, karena itu tidak boleh terjadi, yasudah namanya rapat bisa dikantor saja.” Jelasnya.
Ia menekankan efisiensi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas dasar di masyarakat.
“Uang-uang yang biasa diberbelanjakan di hotel-hotel berbintang, dan di pusat kota itu, kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun Puskesmas.” Ujar Dedi.
“Ini cara saya mengefisiensikan anggaran, minimal menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar BPJSnya belum kebayar, masak mau buangin duit.” Imbuh Dedi.
Ia pun menutup pernyataannya dengan meminta maaf bila sikapnya dianggap keras, karena semua itu demi kebaikan masyarakat.
“Nah untuk itu, saya mohon maaf menjadi Gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat.”
Baca Juga: ASTUNGKARA! Nang Etonk Serahkan Donasi untuk Anak Ketut Sudika, Pemancing yang Hilang di Karangasem
Selain itu diakhir videonya, KDM juga menyampaikan seruan kepada semua kepala daerah di Jawa Barat untuk ikut berhemat demi rakyat.
“Saya mengajak para bupati-bupati di seluruh Jawa Barat, yang belum kaya-kaya amat, yang ngeluh ke saya, yuk kita efisien, jangan berpesta diatas derita.” Ajak Dedi.
Unggahan tersebut menuai respons positif dari warganet, sebagian besar dari mereka mendukung penuh kebijakan KDM.
“jangan minta maaf pak...tidak ada yg perlu di maafkan…” ketik akun @enylidyawati0805
“Dari jaman dulu juga rapat kerja kantor ya dikantor ya pa..bukan di hotel...namanya hotel mah dr dl juga buat nginep orang yg dari luar kota betul nggak pa..” tulis akun @wiwiek_dwitiyas
“Masyaallah nangis denger kebijakan KDM ini @dedimulyadi71 smg allah karuniakan rahmad hidayah sehat selalu dlm lindungan Nya..aamiin. salam sehat utk warga jabar yuuk kt wrg jabar muhasabah demi kebaikan jabar kedepan..aamiin.” ketik akun @asihhyuliastuti_
“Setuju pak lebih baik memperbaiki kondisi masyarakat2 Di daerah. Betul Pak kalau event 2 Di hotel , ordal alias orang Dalamnya Minta bagian makanya SPJnya dimark up.” Komentar akun @jeniwidianingrum
Editor : Wiwin Meliana