BALIEXPRESS.ID-Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), akhirnya angkat bicara soal aksi Kuwu Karangsari, Casmari, yang viral karena menyawer saat pertunjukan DJ di sebuah diskotek di Kabupaten Cirebon.
Video tersebut menuai kritik publik dan menjadi sorotan media sosial.
Dalam pernyataannya yang diunggah melalui media sosial pada Minggu, 15 Juni 2025, KDM menilai tindakan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat desa.
“Ada kuwu di Cirebon nyawer di diskotek, menimbulkan kehebohan. Memang sih, sebaiknya tidak dilakukan,” ujar KDM dalam pernyataan tertulisnya.
Menindaklanjuti polemik tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi memerintahkan Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Casmari.
Baca Juga: Resahkan Warga, 12 Pemuda Diduga Geng Motor Diamuk Massa, Begini Kronologinya
Pemeriksaan itu, menurut KDM, penting dilakukan guna memastikan sumber dana yang digunakan dalam aksi saweran tersebut.
“Kami minta Inspektorat melakukan pengecekan dan klarifikasi. Perlu dilihat apakah uang yang digunakan merupakan dana pribadi atau tidak,” tegas KDM.
Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon juga telah memanggil Casmari untuk dimintai klarifikasi.
Pemanggilan tersebut dilakukan pada Rabu, 12 Juni 2025, sebagai bentuk pembinaan kepada aparat desa yang menjadi sorotan publik.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Cirebon, Dani Irawadi, membenarkan bahwa pihaknya sudah memproses klarifikasi awal.
“Benar, yang bersangkutan sudah kami panggil. Langkah ini kami ambil sebagai pembinaan kepada pejabat desa agar menjaga etika dan citra publik,” ujar Dani.
Baca Juga: Travel Warning Australia, Arya Wedakarna Imbau Warga Bali Tidak Hanya Andalkan Pariwisata
Aksi Casmari yang terekam sedang menyawer DJ Nathalie Holscher di tengah keramaian diskotek sebelumnya menuai berbagai respons dari masyarakat, terutama terkait moralitas dan integritas aparatur pemerintah desa.
Hingga saat ini, proses klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut masih berjalan.
Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Inspektorat diharapkan segera menyampaikan hasil evaluasi terhadap tindakan Kuwu Karangsari tersebut.
Editor : Wiwin Meliana