BALIEXPRESS.ID – Arus penyeberangan di lintasan Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk lumpuh total, Rabu (16/7), akibat aksi demo ratusan sopir truk tronton.
Aksi blokade dilakukan sebagai bentuk protes atas praktik percaloan yang dinilai merugikan para sopir dan pengguna jasa pelabuhan.
Baca Juga: TERUNGKAP! Ini Alasan KSOP Larang 15 Kapal Berlayar di Selat Bali Usai Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya
Sejak dini hari, antrean kendaraan dari berbagai jenis—truk logistik, bus, travel, dan mobil pribadi—mengular hingga lebih dari 10 kilometer di kedua arah. Lintasan utama penghubung Pulau Jawa dan Bali itu pun praktis macet total.
“Kami bukan demo mau bikin rusuh. Tapi ini sudah keterlaluan. Calo-calo di pelabuhan seenaknya minta uang agar bisa cepat masuk kapal,” ujar Anang Susanto (52), salah satu sopir truk.
Anang dan rekan-rekannya menyebut para calo mengatur sistem antrean kendaraan di pelabuhan dengan imbalan uang. Bahkan, menurut mereka, praktik ini terjadi di depan mata petugas dan satpam pelabuhan tanpa penindakan berarti.
Baca Juga: Luna Maya Dikabarkan Hamil Bayi Kembar, Maxime Bilang Begini
Menurut pengakuan para sopir, kendaraan yang membayar kepada calo akan diprioritaskan naik ke kapal. Sementara yang tidak, harus rela menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari.
Kemarahan sopir memuncak setelah beredar video cekcok antara mereka dan petugas pelabuhan di media sosial.
Dalam video tersebut, sejumlah sopir meluapkan kekesalan karena jadwal pengiriman barang terganggu akibat keterlambatan menyeberang.
Kemacetan makin memburuk karena bersamaan dengan penghentian sementara operasional 15 kapal jenis landing craft tank (LCT). Larangan itu dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungwangi setelah insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli lalu.
Baca Juga: Tolak Status PPPK Paruh Waktu, Nyoman Parta Desak Guru Honorer Diangkat Jadi ASN
“Akses pelabuhan tertutup total sejak tadi malam. Ini sudah lebih dari lima jam saya nunggu,” keluh Dwika (35), pengguna mobil pribadi asal Banyuwangi.
Para sopir mendesak pemerintah, khususnya pihak Kementerian Perhubungan dan KSOP, segera turun tangan mengatasi praktik percaloan yang telah berlangsung lama namun tak pernah diberantas serius.
Mereka meminta sistem antrean dikembalikan ke jalur resmi berbasis tiket dan waktu kedatangan, serta calo dan oknum pelindungnya ditindak tegas agar aktivitas logistik tidak terganggu.
Editor : Wiwin Meliana