BALIEXPRESS.ID — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya angkat suara terkait polemik penggunaan surat undangan berkop resmi BNPB untuk rapat persiapan pernikahan anak Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
Surat yang sempat viral di media sosial tersebut menuai kritik karena dianggap sebagai penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga: HEBOH! Undangan Rapat Pernikahan Anak Kepala BNPB Viral, Gunakan Kop Surat Resmi Lembaga
Namun dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB pada Sabtu (23/8/2025), Sekretaris Utama BNPB, Rustian, memberikan penjelasan resmi.
Rustian menegaskan bahwa meski surat menggunakan kop resmi BNPB, tidak ada anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan acara pernikahan tersebut. Ia memastikan bahwa Kepala BNPB Letjen Suharyanto bahkan telah memberikan instruksi tegas sejak awal.
“Beliau mewanti-wanti kepada saya berdua bahwa tidak akan ada penggunaan anggaran negara dalam acara ini,” ujar Rustian.
Baca Juga: Kecelakaan Kerja Tragis! Tukang Pangkas Pohon Tewas Tersengat Listrik, Sempat Diingatkan Camat
Menurut Rustian, penggunaan kop surat BNPB bukan karena acara bersifat kedinasan, melainkan karena faktor kesibukan pimpinan dan jajaran BNPB yang memiliki jadwal padat, termasuk menangani bencana banjir, longsor, dan kebakaran hutan.
“Sehingga beliau sangat sibuk dan kami pun juga di BNPB sibuk juga ke daerah masing-masing. Maka waktu yang tersedia itu digunakan untuk rapat internal,” jelasnya.
Rustian juga menjelaskan bahwa rapat yang disebut dalam surat hanya ditujukan untuk panitia internal BNPB, TNI, dan kepolisian yang telah ditunjuk secara pribadi oleh Suharyanto untuk membantu wedding organizer (WO) yang sudah ditetapkan.
“Panitia ini dibentuk semata-mata untuk mendukung kerja WO. Kami hanya memberikan masukan teknis, bukan menyelenggarakan,” katanya.
Baca Juga: Ramai Perceraian Pratama Arhan dan Azizah, Warganet Curigai Pengalihan Isu di Tengah Demo DPR
Rapat internal tersebut, menurutnya, bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh unsur yang akan mendukung jalannya pernikahan, termasuk konsolidasi seksi-seksi kepanitiaan dari unsur non-pemerintah.
Sebelumnya, beredarnya foto surat dengan nomor 402/SU/PR.01.03/08/2025 di media sosial memicu perdebatan soal etiket birokrasi dan netralitas institusi negara. Banyak warganet menilai bahwa penggunaan kop surat resmi untuk acara pribadi tak patut dilakukan, meski tidak melibatkan dana negara.
Namun, melalui klarifikasi ini, BNPB menekankan bahwa tidak ada pelanggaran administratif maupun penyalahgunaan anggaran dalam proses tersebut. Meski demikian, BNPB tetap menerima masukan publik sebagai bentuk kontrol terhadap transparansi lembaga.
Editor : Wiwin Meliana