BALIEXPRESS.ID– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas meminta Shell Indonesia dan SPBU swasta lainnya tidak melakukan PHK terhadap karyawannya, meski tengah menghadapi krisis pasokan BBM.
Baca Juga: BK DPRD Gorontalo Beber Fakta di Balik Video Viral Ucapan Wahyudin Moridu soal Rampok Uang Negara
Permintaan ini menyusul langkah Shell yang telah merumahkan sementara sejumlah pekerja akibat kelangkaan BBM jenis Shell Super dan V-Power.
Menteri Bahlil menekankan bahwa pemerintah memahami kondisi sulit, namun PHK bukanlah solusi yang bijak.
Baca Juga: Klarifikasi Lengkap Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Usai Ucapan Rampok Uang Negara Viral
"Saya sudah minta mereka untuk tidak boleh ada gerakan tambahan seperti PHK. Kita ingin semuanya damai," ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (19/09/2025).
Sebagai solusi, pemerintah telah memfasilitasi skema pembelian BBM impor oleh SPBU swasta melalui Pertamina. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah kolaboratif untuk menjaga stabilitas pasokan dan tenaga kerja.
Baca Juga: Viral Video Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Mau Rampok Uang Negara
"Mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina," tegas Bahlil.
Namun, pihak swasta mengajukan beberapa syarat, seperti transparansi harga dan jaminan bahwa BBM yang dibeli adalah fuel base murni yang akan dicampur langsung di tangki SPBU masing-masing.
Baca Juga: Bodong, Satpol PP Denpasar Bongkar Sejumlah Papan Reklame
Direktur Shell Indonesia, Ingrid Siburian, sebelumnya menyatakan bahwa langkah "penyesuaian operasional" terpaksa diambil karena ketiadaan stok BBM di sejumlah SPBU mereka.
Dengan adanya skema baru ini, pemerintah berharap pasokan BBM di SPBU swasta dapat segera normal kembali, dan PHK bisa dihindari. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat upaya pemerintah menyeimbangkan antara regulasi energi dan perlindungan tenaga kerja.
Editor : Wiwin Meliana