BALIEXPRESS.ID-Warga Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, dibuat kecewa dan geram setelah permintaan penggunaan ambulans ditolak oleh pihak UPTD Puskesmas Banjar 2.
Peristiwa itu terjadi ketika seorang warga sedang dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan layanan transportasi medis.
Baca Juga: Gubernur Bobby Nasution Razia Truk Plat Aceh yang Melintas di Sumut, Tuai Kecaman Netizen
Meski keluarga pasien sudah berusaha menghubungi pihak puskesmas, tidak ada respons yang mereka terima.
Akibatnya, keluarga terpaksa menggunakan mobil pickup untuk membawa pasien ke fasilitas kesehatan.
Situasi tersebut langsung memantik perhatian publik, termasuk Kepala Desa, Babinkamtibmas, hingga sejumlah tokoh masyarakat yang menyuarakan keprihatinan mereka.
“Dalam kondisi darurat seperti itu, layanan kesehatan seharusnya menjadi garda terdepan, bukan justru lepas tangan,” ujar salah satu tokoh warga Desa Neglasari.
Baca Juga: Aksi Peduli Banjir Gerindra Bali Dapat Apresiasi, Warganet: Partai No Drama
Merespons kritik dan kekecewaan masyarakat, Kepala BULD UPTD Puskesmas Banjar 2, Devi Utari, akhirnya angkat bicara.
Dalam pernyataan resminya yang diunggah melalui akun Instagram @lambe_turah pada Minggu (29/9/2025), Devi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada semua pihak yang terdampak.
“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga pasien, Kepala Desa, Babinkamtibmas, dan seluruh warga Desa Neglasari atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Devi.
Devi mengaku sangat menyesali insiden tersebut dan menyatakan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi besar-besaran di internal puskesmas. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memperbaiki sistem komunikasi dan respons layanan darurat agar kejadian serupa tidak terulang.
“Saya memastikan peristiwa serupa tidak akan terulang kembali. Dengan kerendahan hati, saya mohon maaf. Semoga pasien cepat pulih dan keluarga diberi ketabahan,” imbuhnya.
Baca Juga: Soroti Istana Cabut ID Liputan, Dewan Pers Tegaskan Pentingnya Kebebasan Pers
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Banjar mengaku telah menerima laporan terkait insiden ini. Saat ini, mereka sedang melakukan klarifikasi internal sebagai bagian dari pengawasan terhadap layanan fasilitas kesehatan di wilayahnya.
Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa evaluasi terhadap SOP penggunaan ambulans akan dilakukan menyeluruh, guna memastikan bahwa ambulans sebagai fasilitas publik tidak boleh ditolak penggunaannya dalam kondisi darurat.
Editor : Wiwin Meliana