BALIEXPRESS.ID – Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana penerapan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran etanol 10 persen (E10).
Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan mempercepat transisi menuju energi bersih.
Baca Juga: Raziv Ganesha Pimpin PDGI Denpasar Periode 2025-2030, Ajak Sejawat Jaga Solidaritas
Pernyataan itu disampaikan Bahlil menanggapi polemik seputar penolakan SPBU swasta terhadap BBM impor Pertamina yang mengandung etanol 3,5 persen.
Beberapa operator SPBU seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo diketahui tidak menggunakan etanol dalam campuran BBM mereka karena biaya penanganan yang lebih besar.
“Ke depan, kita mendorong ada E10 pada BBM. Kemarin juga kami rapat dengan Bapak Presiden dan sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol,” kata Bahlil saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Selasa (6/10/2025).
Baca Juga: Ida Rsi Mundi Janji Hapus Semua Video Viral Usai Ucapannya Tuai Kontroversi
Bahlil menjelaskan, kebijakan wajib campuran etanol ini bertujuan untuk menekan volume impor BBM sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Menurutnya, penambahan etanol dalam BBM bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi konsumsi energi fosil.
“Kita akan campur bensin kita dengan etanol, tujuannya agar kita tidak impor banyak, dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” ujar Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Baca Juga: Ida Rsi Mundi Minta Maaf Usai Video Viral Minta Bantuan dan Ancam Marahi Ratu Gede Sakti
Etanol yang akan digunakan dalam campuran BBM berasal dari sumber daya lokal seperti tebu, jagung, dan singkong. Pemerintah menilai pemanfaatan tanaman tersebut akan berdampak positif terhadap pertanian sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Saat ini, Pertamina menjadi satu-satunya badan usaha yang telah menerapkan campuran etanol, yakni melalui produk Pertamax Green 95 dengan program E5. Kebijakan E10 akan menjadi kelanjutan dari program tersebut dan ditargetkan menjadi standar nasional dalam waktu beberapa tahun ke depan.
“E10 masih dalam pembahasan, kita uji coba dulu. Sudah dinyatakan clear, bagus, baru kita jalankan. Butuh 2–3 tahun terhitung dari sekarang. Jadi kita harus hitung baik-baik dulu,” jelas Bahlil.
Meskipun rencana ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan energi bersih, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur, distribusi, serta kesediaan produsen BBM dan SPBU swasta untuk beradaptasi dengan standar baru.
Namun demikian, Bahlil optimistis bahwa Indonesia akan mampu bertransformasi menuju energi rendah emisi secara bertahap, tanpa harus terus bergantung pada BBM impor.
Editor : Wiwin Meliana