BALIEXPRESS.ID – Industri digital terus menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah memproyeksikan dalam lima tahun ke depan, nilai ekonomi digital nasional tumbuh hingga empat kali lipat, mencapai USD210–360 miliar atau sekitar Rp5.800 triliun.
Di balik kemajuan itu, layanan ride hailing seperti ojek online, taksi daring, dan kurir digital menjadi tulang punggung pertumbuhan. Sektor ini bukan hanya menghubungkan pengemudi dengan konsumen, tetapi juga mendukung jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Namun, di tengah geliat pertumbuhan, muncul perdebatan mengenai besaran komisi aplikator terhadap driver. Pemerintah telah menetapkan batas maksimum potongan 20 persen dengan kewajiban lima persen dialokasikan untuk program kesejahteraan pengemudi. Meski demikian, sebagian pihak masih menilai kebijakan tersebut belum berpihak sepenuhnya pada driver.
Untuk memahami kondisi sebenarnya, Ekonom Senior Prasasti Institute, Piter Abdullah Redjalam, mengungkapkan hasil dua survei terbaru yang dilakukan Tenggara Strategics dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI). Kedua survei tersebut menggambarkan aspirasi para pengemudi aktif di lapangan.
Survei Tenggara Strategics yang dilakukan terhadap 1.052 driver di Jabodetabek menunjukkan 82 persen responden lebih memilih potongan komisi 20 persen dengan order tinggi dibanding 10 persen dengan order sepi. Bahkan, 85 persen pengemudi yang pernah mencoba platform dengan potongan 10 persen mengaku penghasilannya justru sama atau lebih rendah.
Sementara survei Paramadina terhadap 1.623 driver di enam kota besar juga menunjukkan kecenderungan serupa. Sebanyak 60,8 persen responden memilih sistem komisi 20 persen dengan insentif dan promo dibanding potongan rendah tanpa jaminan order. Sebagian besar pengemudi juga menilai promo pelanggan dan insentif sangat penting untuk menjaga stabilitas pendapatan harian.
“Dari dua survei itu, terlihat bahwa isu utama bagi driver bukan sekadar angka potongan, melainkan kepastian order dan manfaat nyata dari sistem komisi tersebut,” ujar Piter, Selasa (28/10).
Menurutnya, potongan komisi sebesar 20 persen justru dinilai adil bila diimbangi dengan promo, insentif, serta dukungan fasilitas lain seperti diskon servis dan paket data. Bagi pengemudi penuh waktu, stabilitas pendapatan jauh lebih penting dibanding margin per order.
Lebih jauh, Piter menilai, regulasi pemerintah sebaiknya berperan sebagai pengatur keseimbangan, bukan pembatas inovasi. “Jika negara terlalu jauh mengatur detail komisi atau model bisnis, justru bisa menghambat fleksibilitas dan inovasi di sektor digital,” tegasnya.
Ia mengingatkan, ekosistem transportasi daring harus dijaga agar tetap sehat dan kompetitif. Tanpa ruang investasi dan inovasi bagi aplikator, kesejahteraan driver dan kepuasan konsumen bisa ikut terdampak.
“Driver tidak sekadar menuntut potongan rendah, mereka menginginkan ekosistem yang stabil, transparan, dan adil. Selama aplikator menjamin order, promo, dan perlindungan, potongan 20 persen bukan masalah,” jelasnya.
Piter pun mendorong agar pemerintah, aplikator, dan asosiasi driver membangun dialog proaktif untuk merancang blueprint keberlanjutan ekosistem digital Indonesia. “Dialog itu bukan dilakukan saat konflik muncul, tapi sejak awal untuk membangun standar industri yang berkeadilan,” tutupnya. (*)
Editor : I Dewa Gede Rastana