BALIEXPRESS.ID – Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, pemerintah secara resmi menyiapkan ratusan ribu hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung program hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus menjamin kesejahteraan petani di sekitar kawasan hutan.

Target Awal: 390 Ribu Hektare untuk Komoditas Unggulan

Kementerian Kehutanan telah memetakan sekitar 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial pada tahap awal. Lahan ini akan difokuskan untuk pengembangan industri pengolahan komoditas yang dikelola langsung oleh masyarakat.

Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menjelaskan bahwa hilirisasi adalah kunci agar masyarakat tidak lagi hanya menjual bahan mentah.

“Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, Kementerian Kehutanan terus mendorong hilirisasi komoditas kehutanan berbasis masyarakat. Tahap pertama, ada 390 ribu hektare yang dikembangkan,” ujar Rohmat Marzuki.

Daftar Komoditas Utama Hilirisasi Perhutanan Sosial

Melalui sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian, pemerintah fokus pada pengolahan enam komoditas utama yang memiliki nilai ekspor tinggi:

1. Kopi dan Kakao

2. Kelapa dan Aren

3. Lada dan Pala

4. Jambu Mete, Vanili, dan Kemiri

Optimalisasi ini dipastikan tetap menjaga fungsi lingkungan. Pemerintah menegaskan bahwa program ini bukan perubahan peruntukan lahan atau pelepasan kawasan hutan, melainkan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

Sinergi Kementan dan Visi Asta Cita Presiden Prabowo

Hilirisasi perkebunan ini juga didukung penuh oleh Kementerian Pertanian melalui pendekatan Approach by Thematic (ABT). Pelaksana Tugas Dirjen Perkebunan Kementan, Abdul Roni Angkat, menyebutkan bahwa hilirisasi mencakup total 870 ribu hektare lahan secara nasional, termasuk wilayah prioritas di Jawa Tengah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa penguatan strategi ini akan berlangsung hingga tahun 2027. Langkah ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk:

• Mendorong ekspor komoditas unggulan.

• Memperkuat cadangan devisa negara.

• Mewujudkan ketahanan ekonomi nasional melalui kesejahteraan petani.

Capaian Perhutanan Sosial di Indonesia

Selama sembilan tahun terakhir, pemerintah telah memberikan izin perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare yang melibatkan 1,4 juta kepala keluarga. Program ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di seluruh Indonesia.

---

Editor : I Putu Suyatra