BALIEXPRESS.DI – Pemerintah mempercepat renovasi ribuan rumah tidak layak huni di Papua sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional. Program perumahan ini menjadi langkah konkret menghadirkan hunian layak di wilayah timur Indonesia sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat.
Percepatan pembangunan dan renovasi rumah tersebut merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Agenda ini menempatkan sektor perumahan sebagai prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas hidup dan menekan angka kemiskinan.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah harus bergerak cepat mendukung realisasi program tersebut.
“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun masa depan masyarakat. Hunian yang layak adalah hak dasar warga dan menjadi prioritas pemerintah,” ujar Tito Karnavian.
14 Ribu Unit Rumah Dibangun di Papua Tahun 2026
Di Papua, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 14 ribu unit rumah pada 2026, termasuk 2.100 unit renovasi rumah tahap awal yang dimulai Maret. Selain itu, lima unit rumah susun akan dibangun di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom sebagai solusi hunian modern di kawasan perkotaan.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyatakan kesiapan penuh pemerintah provinsi dalam mendukung percepatan pembangunan hunian tersebut.
“Kami berkomitmen memastikan bantuan renovasi dan pembangunan rumah berjalan tepat sasaran. Ini momentum penting meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” ujarnya.
Bebas PBG dan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pemerintah pusat juga menghadirkan dukungan regulatif berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini ditetapkan melalui peraturan kepala daerah guna mempercepat realisasi pembangunan.
Optimalisasi Mal Pelayanan Publik turut dilakukan agar proses perizinan pembangunan rumah di Papua menjadi lebih cepat dan efisien.
Dampak Ekonomi dan Sosial Signifikan
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan hunian di Papua masih tinggi. Karena itu, pendekatan pembangunan tidak hanya fokus pada rumah baru, tetapi juga renovasi menyeluruh agar rumah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.
Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor konstruksi menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan usaha material bangunan, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Percepatan pembangunan hunian di Papua menjadi bukti bahwa transformasi pembangunan nasional berjalan inklusif dan berkeadilan. Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Papua terus bergerak menuju masa depan yang lebih sejahtera melalui fondasi dasar kehidupan: rumah yang layak, sehat, dan bermartabat. ***
Editor : I Putu Suyatra