BALIEXPRESS.ID — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah kewajiban bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mempublikasikan menu makanan harian melalui media sosial.
Kebijakan ini bertujuan membuka akses informasi kepada masyarakat, khususnya para orang tua siswa, agar dapat mengetahui secara langsung jenis makanan yang disajikan setiap hari dalam program MBG. Selain itu, publikasi menu juga menjadi bagian dari pengawasan publik berbasis masyarakat untuk memastikan kualitas layanan pemenuhan gizi berjalan optimal di berbagai daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya justru mendorong masyarakat untuk membagikan informasi terkait menu MBG di media sosial.
“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan menu makanan yang diterima siswa sangat membantu proses pemantauan kualitas layanan SPPG di seluruh Indonesia.
“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk evaluasi,” tegasnya.
Untuk memperkuat transparansi program, Badan Gizi Nasional juga mewajibkan setiap SPPG memiliki akun media sosial resmi sebagai sarana pelaporan kegiatan harian program MBG.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menyatakan bahwa setiap unit layanan harus aktif mempublikasikan aktivitas penyediaan makanan kepada masyarakat.
“Setiap SPPG wajib memiliki akun Facebook, Instagram, dan TikTok sebagai sarana pelaporan harian,” kata Sony Sanjaya.
Melalui akun tersebut, setiap menu makanan yang dimasak harus dipublikasikan secara terbuka. Informasi yang disampaikan tidak hanya mencantumkan jenis menu makanan, tetapi juga kandungan gizi serta nilai bahan pangan yang digunakan dalam penyusunan menu.
“Menu apa hari ini, nilai gizinya berapa dan harganya berapa, semua itu harus dipublikasikan,” jelasnya.
Publikasi menu secara rutin dinilai dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dapur MBG di tingkat daerah. Dengan keterbukaan informasi ini, penyelenggara layanan diharapkan semakin menjaga standar kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan bagi para penerima manfaat.
Melalui kebijakan transparansi tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemenuhan gizi nasional.
Editor : I Putu Suyatra