BALIEXPRESS.ID - Pemerintah menegaskan pengawasan terhadap potensi korupsi kepala daerah tetap berjalan ketat selama libur Lebaran 2026. Komitmen ini dilakukan untuk menjaga integritas pemerintahan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap transparan dan bebas dari praktik penyelewengan.
Langkah tegas ini sejalan dengan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memastikan tidak ada celah bagi pelaku korupsi memanfaatkan momentum libur panjang. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pengawasan tetap berjalan tanpa kompromi.
“Jangan berpikir karena Lebaran kami akan mudik dan membiarkan praktik korupsi. Tidak,” tegasnya.
Momentum Lebaran dinilai rawan karena meningkatnya aktivitas ekonomi dan distribusi anggaran daerah. Kondisi ini berpotensi membuka peluang praktik gratifikasi hingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat.
Data awal 2026 menunjukkan tren penindakan terhadap kepala daerah masih tinggi. Dalam periode Januari hingga Maret 2026, KPK mencatat sejumlah operasi tangkap tangan (OTT), dengan sedikitnya lima kepala daerah terjaring. Fakta ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan perlu terus diperketat, terutama saat libur panjang nasional.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas selama Lebaran.
“Kami sudah mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak memanfaatkan momen Lebaran untuk praktik melanggar hukum, termasuk gratifikasi. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran,” ujarnya.
Selain penindakan, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan melalui digitalisasi layanan publik, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Strategi ini dinilai efektif untuk menutup celah korupsi yang kerap terjadi di tingkat daerah.
Dengan pengawasan yang konsisten, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga. Lebaran tidak hanya menjadi momentum silaturahmi, tetapi juga refleksi bagi penyelenggara negara untuk memperkuat komitmen pada integritas dan pelayanan publik.
Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, lembaga penegak hukum, dan pemerintah daerah akan terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi—tanpa kompromi, kapan pun dan dalam kondisi apa pun. ***
Editor : I Putu Suyatra