BALIEXPRESS.ID – Papua sebagai bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus menunjukkan kemajuan melalui pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Status Papua yang telah diakui secara nasional dan internasional menjadi dasar kuat bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang inklusif.
Sejak bergabung dengan Indonesia pada 1969, Papua berada dalam sistem hukum nasional yang mengatur aspek politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Pengakuan tersebut mempertegas bahwa Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah pusat pun terus memperkuat komitmen melalui kebijakan otonomi khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan daerah.
Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih (BMP) RI, Ali Kabiay, menegaskan bahwa integrasi Papua merupakan hal yang final. “Papua adalah bagian sah NKRI yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Ini harus dijaga bersama demi persatuan bangsa,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk fokus pada pembangunan dan tidak terpengaruh isu yang memecah belah. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan Papua. “Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan dukungan terhadap pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Optimisme terhadap masa depan Papua juga disampaikan Ali Kabiay. Ia menilai dengan persatuan yang kuat, Papua akan semakin maju, aman, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.
Pemerintah telah menggulirkan berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, hingga layanan kesehatan. Dana otonomi khusus yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun menjadi pendorong utama peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
Hasilnya, akses pendidikan dan layanan kesehatan terus meningkat di berbagai wilayah. Dampak positif ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Tokoh adat Sentani sekaligus Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), Jhon Maurits Suebu, mengajak masyarakat untuk menjaga kedamaian. Ia menekankan pentingnya stabilitas keamanan dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua.
Kebijakan otonomi khusus juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini membuat program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan berbagai capaian tersebut, Papua terus bergerak menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan tetap terjaga untuk memastikan pembangunan berkelanjutan serta memperkuat persatuan dalam NKRI.
Editor : I Putu Suyatra