BALIEXPRESS.ID – Penguatan peran media menjadi strategi penting dalam menangkal hoaks dan disinformasi sekaligus memperkuat ketahanan informasi nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pemerintah, media, platform digital, akademisi, hingga masyarakat dinilai perlu bersinergi untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat dan kredibel.
Anggota Komisi I DPR RI, Imron Amin, mengatakan ancaman terhadap Indonesia saat ini tidak hanya berasal dari agresi fisik, tetapi juga perang informasi yang memanfaatkan ruang digital untuk memengaruhi opini publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Menurutnya, di era digital, ketahanan informasi memiliki peran yang sama pentingnya dengan pertahanan konvensional karena menjadi benteng dalam menjaga persatuan bangsa serta kepercayaan publik.
"Di era digital saat ini, pertahanan negara tidak hanya berbicara tentang kekuatan alutsista dan kesiapan prajurit. Ketahanan informasi juga menjadi benteng strategis untuk menjaga persatuan bangsa serta melindungi kepercayaan publik terhadap institusi negara," ujar Imron.
Ia menegaskan, penyebaran hoaks dan disinformasi kini berkembang menjadi ancaman nonmiliter yang harus diantisipasi secara serius. Informasi yang tidak akurat berpotensi memicu polarisasi sosial, mengganggu stabilitas nasional, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Karena itu, Imron menilai media memiliki peran strategis dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyampaian berbagai kebijakan serta capaian pemerintah secara luas dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi menyesatkan.
"Pencapaian dan berbagai program pemerintah perlu disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya disuguhi berbagai informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Molly Prabawaty, mengatakan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru dalam penyebaran informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi dan distribusi konten manipulatif berlangsung lebih cepat, lebih masif, serta semakin sulit dikenali masyarakat.
"Karena itu diperlukan respons yang lebih komprehensif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan," ujar Molly.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat berbagai langkah untuk menjaga integritas informasi di ruang digital. Upaya tersebut meliputi penyusunan pedoman etika AI, pengembangan sistem pemantauan konten digital, penguatan regulasi, hingga peningkatan kerja sama dengan berbagai platform digital.
Molly menegaskan, penguatan ketahanan informasi nasional tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, terpercaya, dan tangguh menghadapi ancaman hoaks serta disinformasi di era digital. ()
Editor : I Putu Suyatra