BALIEXPRESS.ID – Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3 persen. Angka tersebut menunjukkan tingginya apresiasi publik terhadap kinerja dan berbagai kebijakan pemerintah selama semester I 2026.
Tingginya kepuasan publik tersebut tercermin dari penilaian positif masyarakat terhadap sejumlah program prioritas pemerintah. Di antaranya stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, pembangunan sektor pertanian, hingga pelaksanaan berbagai program sosial.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), Novriansyah, mengatakan hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat menilai kebijakan pemerintah sepanjang semester I 2026 memberikan dampak positif.
“Berdasarkan hasil survei kami, masyarakat menilai berbagai kebijakan pemerintah selama semester I 2026 telah memberikan dampak positif. Komitmen pemberantasan korupsi, perhatian terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani, keberhasilan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta berbagai program sosial pemerintah menjadi faktor utama yang membentuk tingkat kepuasan publik,” ujar Novriansyah di Jakarta.
Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi, yakni mencapai 85,8 persen. Sementara itu, kepuasan terhadap kemampuan pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok berada di angka 84,7 persen.
Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga mendapat apresiasi tinggi. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan tersebut mencapai 83,2 persen.
Di sektor pertanian, sebanyak 78,4 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, berbagai program sosial pemerintah memperoleh tingkat kepuasan sebesar 82,1 persen.
Survei LKPI juga menunjukkan 80,2 persen responden menilai pemerintah mampu menjaga persatuan nasional dan stabilitas politik. Adapun perhatian Presiden Prabowo terhadap berbagai persoalan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat mendapat tingkat kepuasan sebesar 76,8 persen.
Dalam aspek pemberantasan korupsi, sebanyak 69,9 persen responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia berada dalam kategori baik atau sangat baik.
Sementara itu, 60,2 persen responden berpandangan pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Novriansyah menilai tingginya tingkat kepuasan publik tersebut menjadi modal positif bagi pemerintah untuk melanjutkan berbagai agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat optimisme masyarakat terhadap keberlanjutan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta terjaganya persatuan nasional.
Survei LKPI dilaksanakan pada 18–28 Juli 2026 terhadap 1.557 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,47 persen.
Editor : I Putu Suyatra