BALIEXPRESS.ID – Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI menjadi momentum penting untuk menyampaikan capaian pemerintahan sekaligus menjelaskan arah pembangunan nasional. Selain pertumbuhan ekonomi, investasi sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, dan pemerataan ekonomi menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Indonesia maju.
Pidato kenegaraan juga dinilai menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan selama satu tahun terakhir. Di sisi lain, Sidang Tahunan MPR RI menjadi momentum untuk menunjukkan kematangan demokrasi Indonesia di tengah perbedaan politik.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, substansi utama pidato kenegaraan bukan terletak pada kejutan yang disampaikan Presiden, melainkan pada akuntabilitas pemerintah dalam menyampaikan hasil pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat.
“Pidato kenegaraan bukan soal kejutannya apa, tetapi bentuk tanggung jawab Presiden kepada rakyat. Satu tahun yang sudah dieksekusi perlu dilaporkan kepada publik,” ujar Gun Gun.
Menurutnya, Sidang Tahunan MPR RI juga dapat menjadi ruang untuk memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang dan semakin matang. Perbedaan pilihan serta kontestasi politik, kata dia, tidak seharusnya menghilangkan ruang bagi para pemimpin bangsa untuk membangun kebersamaan dalam momentum kenegaraan.
“Kontestasi itu biasa, tetapi ada momentum kebangsaan ketika semua bisa hadir bersama. Itu hakikat demokrasi, berkompetisi dan membangun sinergi di sisi lain,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Pemerintah
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent menilai pidato kenegaraan menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan berbagai capaian sekaligus tantangan yang masih harus dihadapi pemerintah.
Astrio mengingatkan agar capaian pembangunan selama satu tahun terakhir dinilai secara objektif. Menurutnya, keberhasilan pemerintah perlu diapresiasi, tetapi berbagai pekerjaan rumah seperti pengangguran dan kemiskinan tetap harus menjadi perhatian.
“Semua pihak harus objektif dalam menilai apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik. Capaian yang ada harus kita apresiasi, tetapi tidak meniadakan pekerjaan rumah seperti pengangguran dan masalah kemiskinan,” ujar Astrio.
Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan. Selain itu, inflasi yang tetap terkendali dan tingkat pengangguran sebesar 4,65 persen juga dinilai sebagai indikator positif yang perlu terus dipertahankan dan diperkuat.
Investasi SDM dan Program MBG
Astrio menambahkan, perhatian pemerintah terhadap pemerataan ekonomi tidak hanya dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan investasi, hilirisasi, serta berbagai program prioritas yang diharapkan memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai tidak hanya dapat menggerakkan perekonomian lokal, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Tujuan jangka panjang MBG adalah berinvestasi pada human capital Indonesia agar kelak mampu bersaing dengan anak-anak dari negara mana pun,” katanya.
Menurut Astrio, arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas SDM, memperluas kesempatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia.
Dengan demikian, capaian ekonomi, investasi sumber daya manusia, hilirisasi, serta pemerataan kesempatan ekonomi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, kompetitif, dan sejahtera.
Editor : I Putu Suyatra