BALIEXPRESS.ID – Pemerintah terus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola ruang digital di Indonesia. Keterlibatan publik dinilai penting untuk memastikan kebijakan digital mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memberikan perlindungan kepada pengguna.
Penguatan ruang digital yang aman dan sehat menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tantangan seperti hoaks, disinformasi, penipuan daring, hingga penyebaran konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Eko Nugroho mengatakan literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat seiring perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
Menurutnya, kemampuan menggunakan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
“Literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan reflektif dan analitis agar tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan,” ujar Septiaji.
Tantangan AI dan Penyebaran Informasi Palsu
Septiaji menilai perkembangan teknologi AI menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kualitas informasi di ruang digital. Kemampuan AI menghasilkan konten yang semakin menyerupai informasi asli membuat masyarakat perlu lebih waspada dalam menerima maupun menyebarkan informasi.
Karena itu, menurut dia, pemerintah, platform digital, media, organisasi masyarakat, dan pengguna internet perlu memperkuat kolaborasi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan terpercaya.
“Kolaborasi berkelanjutan dengan platform digital, organisasi media, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang kredibel,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pemerintah terus melibatkan masyarakat dan pegiat literasi digital dalam membangun ruang digital yang aman dan sehat.
Menurut Edwin, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan dan tata kelola ruang digital di Indonesia.
“Ruang digital yang sehat membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan di ruang digital,” ujarnya.
Kesadaran Keamanan Data Perlu Diperkuat
Edwin menambahkan, penguatan literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran mengenai keamanan data pribadi, etika berkomunikasi di internet, serta penggunaan teknologi AI secara bijak dan bertanggung jawab.
Pemerintah berharap masyarakat semakin aktif memberikan masukan terhadap kebijakan digital sekaligus ikut menjaga kualitas informasi di internet.
Masyarakat juga diimbau tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pengguna internet dapat memeriksa kebenaran informasi melalui sumber terpercaya dan memanfaatkan kanal pelaporan apabila menemukan konten yang berpotensi merugikan.
Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, media, dan platform digital, ruang digital Indonesia diharapkan semakin aman, sehat, kredibel, dan mampu mendukung perkembangan teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
Editor : I Putu Suyatra