BALIEXPRESS.ID – Masyarakat adat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menegaskan komitmennya untuk menolak hoaks, provokasi, dan berbagai ajakan yang berpotensi memicu aksi demonstrasi anarkis. Sikap tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban agar Papua Tengah tetap kondusif.
Masyarakat adat menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi harus disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab tanpa disusupi kepentingan yang dapat memicu kekerasan maupun konflik di tengah masyarakat.
Korwil Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Tengah Yona Kogoya mengatakan keberagaman suku, budaya, dan agama di Nabire merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Menurutnya, perbedaan tidak boleh dimanfaatkan pihak tertentu untuk memancing emosi masyarakat atau menciptakan konflik melalui provokasi.
“Keberagaman suku, budaya, dan agama merupakan kekuatan utama masyarakat Nabire untuk menjaga persaudaraan dan kedamaian,” ujar Yona Kogoya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama narasi yang belum terbukti kebenarannya. Hoaks dan informasi provokatif dinilai dapat memengaruhi masyarakat serta mengganggu keamanan apabila tidak disikapi secara kritis.
Karena itu, masyarakat adat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada warga agar tidak mudah terprovokasi. Penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan melalui jalur damai, sementara ajakan melakukan kekerasan, perusakan, maupun tindakan yang memecah persatuan harus ditolak.
Dalam komitmen tersebut, masyarakat adat Nabire menekankan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan fondasi penting bagi kehidupan bersama. Kondisi daerah yang aman juga menjadi modal untuk menjaga persaudaraan dan mendukung pembangunan di Papua Tengah.
Mewakili Bupati Nabire, Asisten I Setda Nabire La Halim mengapresiasi peran LMA sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial dan memperkuat persatuan masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pandangan harus dikelola secara dewasa dan tidak boleh menjadi celah bagi munculnya provokasi yang memperuncing situasi.
“Perbedaan harus menjadi perekat persaudaraan, bukan sumber perpecahan,” pungkas La Halim.
Komitmen masyarakat adat Nabire tersebut menjadi pesan penting bahwa menjaga Papua Tengah tetap aman dan kondusif membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. Penolakan terhadap hoaks, provokasi, demonstrasi anarkis, dan hasutan yang memecah belah diharapkan semakin memperkuat budaya damai.
Dengan persatuan, kewaspadaan terhadap informasi provokatif, serta penyampaian aspirasi secara tertib, keamanan dan pembangunan di Papua Tengah diharapkan terus berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan harmonis. (*)
Editor : I Putu Suyatra