BALIEXPRESS.ID – Pemerintah memperkuat sinergi dengan masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha untuk mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Upaya tersebut melibatkan 325 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari sembilan provinsi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago mengatakan, penguatan kolaborasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman Karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Hal tersebut disampaikan Djamari saat memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan Karhutla yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, aparat penegak hukum, masyarakat, dan berbagai unsur terkait di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Menurut Djamari, rakor tersebut menjadi momentum untuk menyamakan langkah dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla. Seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen yang sama agar langkah antisipasi dan pemadaman dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Djamari menegaskan, pencegahan dan pemadaman Karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, jabatan, kehormatan pribadi, hingga aspek hukum.
“Ini adalah tanggung jawab yang harus kita pikul bersama. Yaitu tanggung jawab moral pada manusia dan alam, tanggung jawab kita pada jabatan dan pada kehormatan pribadi masing-masing, dan tanggung jawab hukum yang diatur oleh negara,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenkopolkam Purwito H.W. mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh pemegang HGU dan perizinan berusaha memahami kondisi Karhutla serta menjalankan kewajibannya dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran di wilayah masing-masing.
“Kami berharap semua pihak berkomitmen bersama untuk menangani dan mencegah Karhutla sehingga dapat segera dilaksanakan di lapangan secara bersama-sama,” ujar Purwito.
Di sisi lain, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM turut memperkuat dukungan dalam penanganan Karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) Maroef Sjamsoeddin mengatakan, penanganan Karhutla membutuhkan kepedulian dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat.
“Sejak 24 Agustus 2026, INALUM bersinergi dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD, TNI, Polri, unsur pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat setempat dalam pengendalian dan pemadaman pada sejumlah titik api,” jelas Maroef.
Menurutnya, upaya tersebut terus diperkuat karena sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut. Karakteristik lahan gambut membuat api dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan sehingga membutuhkan pemantauan, penyisiran, dan pendinginan secara berkelanjutan.
“Langkah ini merupakan bentuk sinergitas dan upaya bersama dengan pihak terkait termasuk masyarakat dalam mempercepat pengendalian titik api sekaligus membantu mengurangi risiko kesehatan dan gangguan terhadap aktivitas yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya.
Selain dukungan personel, penguatan penanganan Karhutla di lokasi juga dilakukan melalui penyediaan perlengkapan pemadaman, peralatan keselamatan, serta dukungan medis bagi relawan dan masyarakat yang terdampak.
Editor : I Putu Suyatra