BALIEXPRESS.ID – Polemik hunian klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, memasuki babak baru. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Komjen Pol. Rudi Setiawan, mengakui sejumlah bangunan tersebut memang ditempati warga binaan.
Pengakuan itu disampaikan Rudi saat mendampingi kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Lapas Cibinong, Rabu (30/9/2026).
Rudi mengatakan, keberadaan warga binaan di sejumlah hunian tersebut diketahui dari foto dan informasi yang kini tengah ditelusuri oleh pihak Kemenimipas.
“Bangunan-bangunan (13 hunian klaster mewah) ini sebagaimana dilihat oleh Ombudsman memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto,” ujar Rudi.
Tak berhenti pada penghuni, Kemenimipas juga tengah menelusuri pihak yang diduga mengetahui maupun membiarkan penggunaan hunian tersebut.
“Itu sudah kami dapatkan beberapa informasi tentang siapa yang ada di sana, dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya,” katanya.
Rudi Sebut Ada Penyalahgunaan Wewenang
Rudi bahkan menyimpulkan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dalam persoalan hunian di Lapas Cibinong.
Menurut dia, pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dari mulai demosi, penonaktifan, dan pemberhentian dengan tidak hormat,” tegas Rudi.
Kemenimipas, lanjut dia, telah mengidentifikasi sejumlah pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Pemeriksaan juga telah dilakukan sejak Selasa malam.
“Memang pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya itu kami konfrontir bagaimana informasi sebelumnya dan tadi malam,” tutur Rudi.
Polemik Lapas Cibinong sebelumnya mencuat setelah Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas seperti ruang tamu, televisi berukuran besar, dapur, kulkas hingga kamar mandi.
Temuan tersebut kemudian memicu sorotan mengenai penggunaan bangunan dan dugaan perlakuan khusus di dalam lapas.
Kini, Kemenimipas masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan siapa saja warga binaan yang menempati hunian tersebut serta pihak yang diduga memberikan atau membiarkan fasilitas tersebut digunakan.
Editor : Wiwin Meliana