BALIEXPRESS.ID – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperluas jangkauan hingga kawasan Indonesia timur.
Papua dan sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi bagian dari ekspansi program tersebut. Pemerintah berupaya memastikan manfaat pemenuhan gizi tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah dengan akses pelayanan yang relatif mudah.
Perluasan MBG ditandai dengan peresmian 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi. Kehadiran ratusan SPPG tersebut diharapkan memperluas akses layanan gizi, termasuk bagi anak-anak yang berada di daerah dengan tantangan geografis dan konektivitas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan penempatan SPPG dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan gizi masyarakat di masing-masing wilayah.
Lokasi SPPG, kata dia, antara lain diarahkan ke daerah yang memiliki angka stunting kategori tinggi hingga sangat tinggi. Pemetaan dilakukan menggunakan basis data terpadu BGN agar intervensi gizi dapat berjalan lebih terukur dan tepat sasaran.
"Langkah strategis ini berlandaskan pada pemetaan objektif yang merujuk sepenuhnya pada basis data terpadu BGN. Penentuan lokasi dilakukan secara independen, terukur, dan transparan," kata Sudaryono.
MBG Menjangkau 16 Provinsi
Sebanyak 480 SPPG yang diresmikan tersebar di 16 provinsi. Wilayah tersebut meliputi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Perluasan MBG ke Papua menjadi bagian penting dari agenda pemerataan karena wilayah tersebut memiliki karakteristik geografis dan tantangan konektivitas yang berbeda dibandingkan daerah lain.
Kondisi tersebut membuat penyediaan layanan gizi membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
Kehadiran SPPG di Papua dan kawasan timur Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memperluas layanan MBG hingga wilayah yang menghadapi tantangan akses pelayanan dasar.
"Melalui perluasan jangkauan ini, BGN terus bergerak hadir di garis terdepan untuk menjamin pemenuhan hak gizi anak-anak bangsa demi mewujudkan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas secara merata di seluruh Indonesia," ujar Sudaryono.
Bukan Sekadar Tambah SPPG
Ekspansi MBG tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah SPPG. Pemerintah juga menekankan pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan agar layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar.
Dengan demikian, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah SPPG yang bertambah, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, perluasan MBG hingga Papua dan wilayah 3T menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas akses pemenuhan gizi.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara lebih merata, termasuk bagi anak-anak di kawasan yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pelayanan dasar.
Editor : I Putu Suyatra