Ekonom Universitas Paramadina, Handi Risza, menilai penerapan kuliah gratis secara parsial dapat menjadi pilihan realistis. Pemerintah bisa memulai program di kampus tertentu atau memprioritaskan kelompok mahasiswa yang membutuhkan bantuan, sembari menyiapkan skema pembiayaan untuk pelaksanaan yang lebih luas.
Menurut Handi, penerapan kuliah gratis secara menyeluruh pada 2027 berpotensi menghadapi kendala karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun tersebut telah disusun dan ditetapkan.
"Kalau seandainya pun dilaksanakan, tapi mungkin sifatnya parsial, ya, tidak keseluruhan dulu seperti keinginan Presiden, bertahap saja dulu. Ya, apakah untuk kampus-kampus tertentu dulu, ya. Nah, itu silakan diatur secara teknis," paparnya saat dihubungi JawaPos.com, dikutip Jumat (9/10/2026).
Ia menilai, skema bertahap dapat menjadi jalan tengah agar program pendidikan tinggi gratis mulai berjalan tanpa harus menanggung seluruh kebutuhan biaya dalam satu waktu. Cakupan program selanjutnya dapat diperluas pada 2028 setelah persiapan anggaran dan mekanisme pelaksanaan lebih matang.
APBN 2027 Jadi Tantangan Kuliah Gratis
Handi menjelaskan, salah satu tantangan utama penerapan kuliah gratis adalah ketersediaan anggaran. APBN 2027 telah memiliki alokasi untuk berbagai program pemerintah sehingga pembiayaan kebijakan baru berskala besar memerlukan perhitungan yang cermat.
"Karena pada saat yang sama kalau ini dipaksakan, tanda kutip ya, dijalankan tahun 2027, sementara pada saat yang sama APBN sudah selesai," ujarnya.
Selain itu, anggaran pendidikan juga harus mengakomodasi berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, pemerintah perlu menghitung kemampuan fiskal sebelum menentukan besaran subsidi pendidikan tinggi.
Handi menilai gagasan kuliah gratis pada dasarnya dapat memperluas akses masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Namun, pemerintah harus menjelaskan secara terperinci komponen biaya yang akan ditanggung serta kelompok mahasiswa yang berhak menerima fasilitas tersebut.
Tiga Hal yang Harus Jelas Sebelum Kuliah Gratis Diterapkan
Menurut Handi, terdapat tiga aspek penting yang harus dipastikan pemerintah sebelum menjalankan program kuliah gratis, yakni komponen biaya yang ditanggung, kriteria penerima, dan basis data mahasiswa yang berhak mendapatkan bantuan.
Pertama, pemerintah perlu menentukan jenis biaya pendidikan yang akan dibebaskan. Istilah kuliah gratis tidak cukup hanya dimaknai sebagai penghapusan uang kuliah karena mahasiswa juga menanggung berbagai kebutuhan lain selama menempuh pendidikan.
"Yang namanya gratis itu apakah gratis uang kuliahnya? Kemudian apakah masuk dengan living cost-nya, atau uang bukunya, atau biaya pendidikan lainnya? Apanya yang mau digratisin," kata Handi.
Kejelasan komponen tersebut akan menentukan besarnya anggaran yang harus disiapkan. Jika pemerintah turut menanggung biaya hidup, buku, dan kebutuhan pendidikan lainnya, kebutuhan pendanaan tentu harus dihitung berdasarkan cakupan bantuan yang ditetapkan.
Kedua, pemerintah perlu menentukan kelompok penerima manfaat. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memprioritaskan mahasiswa berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga, bukan memberikan fasilitas yang sama kepada seluruh mahasiswa PTN tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi.
Ketiga, pemerintah harus memastikan keakuratan data penerima agar bantuan benar-benar diterima mahasiswa yang membutuhkan.
Data Desil Harus Akurat agar Kuliah Gratis Tepat Sasaran
Handi menyinggung penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil. Data tersebut, menurut dia, perlu dimatangkan dan divalidasi sebelum digunakan untuk menentukan penerima subsidi pendidikan tinggi.
Pengelompokan desil 1 hingga 10 dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kriteria penerima bantuan. Namun, pemerintah perlu memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak terjadi kesalahan penyaluran.
"Itu kemudian yang menjadi dasar dalam penyusunan desil kan, desil 1 sampai 10," kata Handi.
Ia juga mendorong adanya pengujian dan ruang uji publik terhadap data penerima. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan, sementara kelompok yang mampu memperoleh fasilitas serupa.
"Sehingga jangan sampai orang yang seharusnya menerima tidak menerima, orang yang tidak seharusnya menerima, menerima," tegasnya.
Menurut Handi, pemberian kuliah gratis secara merata kepada seluruh mahasiswa PTN tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi berpotensi menimbulkan persoalan ketepatan sasaran. Sebab, mahasiswa perguruan tinggi negeri berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam.
"Di PTN itu juga banyak anak-anak yang mampu. Anak menteri, anggota DPR, anak pengusaha besar gitu ya. Masa mereka dikasih gratis? Kan itu tidak fair juga dong," jelas Handi.
Dengan demikian, realisasi kuliah negeri gratis pada 2027 dinilai memungkinkan apabila dimulai secara parsial dan disertai perencanaan yang matang. Kejelasan komponen biaya, kemampuan APBN, serta validitas data penerima akan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas program tersebut.
Editor : I Putu Suyatra
Sumber : Jawa Pos