BALIEXPRESS.ID-Ketegangan antara Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mulai memanas pada April 2025.
Dikutip dari berbagai sumber, pemicunya adalah langkah Dedi Mulyadi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme di wilayah Jawa Barat, yang menurut Hercules menyudutkan ormas yang ia pimpin.
Baca Juga: Mantan Kepala BIN Bela Hercules, Singgung Pernah Berjasa untuk NKRI
Hercules, tokoh yang dikenal sejak era 90-an sebagai figur kuat di Tanah Abang, kini memimpin GRIB Jaya, organisasi massa legal yang berdiri sejak 2011 dan diduga memiliki afiliasi politik dengan Prabowo Subianto.
GRIB Jaya mengklaim dirinya sebagai wadah persatuan rakyat dan telah aktif di berbagai daerah di Indonesia.
Namun, rencana Dedi membentuk Satgas justru ditafsirkan sebagai bentuk stigmatisasi terhadap ormas.
“Satgas ini kami bentuk untuk melindungi masyarakat dari praktik premanisme. Kami ingin petani, pedagang, guru, pengusaha, semuanya merasa aman,” tegas Dedi, dikutip dari Radar Jogja, Selasa (6/5/2025).
Merespons itu, Hercules melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, menyampaikan peringatan keras.
Baca Juga: Giri Prasta Tegas Tolak GRIB: Bali Tak Butuh Pengamanan dari Ormas Luar!
“Pak Hercules mengingatkan agar Gubernur menjalankan tugas sesuai tupoksinya dan tidak menciptakan konflik baru dengan ormas yang sah secara hukum,” ujar Razman.
Ketegangan semakin menjadi sorotan publik setelah muncul kabar pembakaran mobil polisi oleh sekelompok orang di Depok yang diduga terkait GRIB Jaya.
Meski begitu, GRIB Jaya dengan tegas membantah keterlibatan resmi dalam insiden tersebut dan menyatakan pelaku tidak memiliki kartu anggota resmi.
Di sisi lain, langkah tegas Dedi mendapat banyak dukungan, termasuk dari Komisi III DPR RI.
Habiburokhman, Ketua Komisi III, menyatakan bahwa kebijakan antipremanisme Dedi adalah bentuk pelaksanaan amanah rakyat dan mandat dari Prabowo Subianto untuk menyejahterakan Jawa Barat.
“Kebijakan antipremanisme Kang Dedi Mulyadi adalah implementasi pelaksanaan amanah rakyat Jawa Barat dan sekaligus pelaksanaan tugas dari Pak Prabowo Subianto kepada beliau untuk memajukan Provinsi Jawa Barat dan menyejahterakan rakyat Jawa Barat,” Ujar Habiburokhman.
Baca Juga: PETAKA! Tengah Malam Berenang di Pantai Batu Belig, WNA Yordania Hilang Terseret Arus
Namun publik ikut menyoroti pernyataan Hercules sebagai bentuk tekanan terhadap pejabat publik yang sah.
Banyak yang khawatir dan mempertanyakan arah demokrasi Indonesia apabila ormas bisa dengan mudah mengancam pemerintah atau pejabat publik yang sah.
Konflik ini mencerminkan rumitnya relasi antara kebijakan negara dalam memberantas premanisme dan reaksi ormas yang merasa terdampak.
Kondisi ini menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan ormas demi menciptakan keamanan tanpa menimbulkan konflik baru.
Editor : Wiwin Meliana